IPNU Nilai Pemerintah dan Polisi Tak Tegas Soal NII

Jakarta, NU Online
Keberadaan Negara Islam Indonesia (NII) dengan beragam penipuan dan pencucian otak hingga saat ini masih menjadi bahaya dan sangat meresahkan masyarakat. Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) menilai pemerintah dan kepolisian tidak tegas sikapi masalah ini.

”Hingga kini pemerintah masih belum mengambil tindakan kongkrit terkait NII ini. Sebatas himbauan yang dilakukan oleh kementerian Pendidikan Nasional tidaklah cukup melawan perembesan indoktrinasi NII. Dibutuhkan sikap masif dan koordinatif  antar elemen, baik Kemendiknas, Kemenag, Kemenpora dan bahkan Kemendagri,” kata Ahmad Syauqi, Ketua Umum PP IPNU, Selasa.
<>Menurut Syauqi, pihak kepolisian harus secepatnya mengusut pihak yang dianggap bertanggungjawab dan menjadi pusat NII. Seperti laporan Imam Supriyanto selaku mantan petinggi NII yang melaporkan Panji Gumilang sebagai dedengkot NII KW9 yang disinyalir sebagai pihak yang melakukan penipuan dan pencucian otal sejak satu dasawarsa silam. "Tapi nyatanya kepolisian sepertinya masih belum bergerak cepat," imbuh Syauqi.

Syauqi menyayangkan, nuansa politik terkait NII KW 9 dan Panji Gumilang yang kini sebagai pengasuh Pesantren Az Zaytun, telah menggeser fakta keresahan masyarakat korban penipuan dan pencucian otak. ”NII kini dikaitkan dengan berbagai urusan politik, mulai dari Bank Century, kedekatan dengan para tokoh nasional dan beberapa partai politik hingga para artis, pada akhirnya melupakan kegelisahan masyarakat yang menanggung implikasi pembiusan ideologi tak bertanggungjawab ini,” ujar dia.

Bagi Syauqi, selain mengusut dan menindak secara hukum para pihak yang bertanggungjawab, upaya terpenting adalah pembentengan dan perlawanan atas ideologisasi NII sejak pendidikan dasar dan menengah.

”Ideologi Islam radikal dalam beragam bentuknya, termasuk NII tidak akan mendapatkan tempat, jika generasi muda mendapatkan mencerahan Islam yang sesungguhnya semenjak di bangku SMP dan SMA. Terkait upaya ini, sekali lagi, pemerintah tidak tegas. Padahal kami sudah rekomendasikan hal ini saat audiensi dengan wakil Presiden dan beberapa menteri. Jangan-jangan Presiden SBY sendiri yang kurang responsif,” kata Syauqi.

IPNU yang sedang mempersiapkan acara harlah ke 59, akan mengambil momentum acara tersebut sebagai deklarasi satgas deradikalisasi pelajar untuk membentengi para pelajar dari ideologisasi NII dan bentuk gerakan radikalisme lainnya. “Ideologisasi dan brainwashing ala NII yang kini berkembang di kampus-kampus ternyata digerakkan oleh para kader yang telah dididik semenjak bangku kelas III SMA. Ini menjadi tanggungjawab kami selaku organisasi pelajar,” kata Idris Wahid, ketua panitia harlah PP IPNU.

Selain pembentukan satgas derdikalisasi pelajar, puncak acara Harlah IPNU ke 59 yang akan digelar pada 27 Mei 2011, akan direalisasi program hibah perpustakaan ”peace corner” kepada sekolah di daerah rawan radikalisasi agama. IPNU juga akan melakukan upgrading guru agama yang kapasitas keilmuannya minim.

“Ini adalah bentuk komitmen dan konsistensi IPNU melawan gerakan radikalisme dan menjaga keutuhan NKRI,” tegas Idris.

Redaktur: Mukafi Niam
Kontributor: Zainal Lutfi