Semarang, NU Online
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menerapkan sistem rapor bagi setiap anggota fraksi PKB yang ditempatkan dalam lembaga legislatif. Hal itu dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengevaluasi dan menilai kinerja masing-masing.
"Kinerja setiap kader PKB yang duduk dalam fraksi akan selalu dinilai dan dievaluasi setiap tiga bulan," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, usai peluncuran Sekolah Legislatif Anggota Fraksi PKB se-Jateng, di Hotel Patra Jasa Semarang, Ahad (18/10).<>
Apabila kinerja anggota fraksi PKB yang memegang jabatan di komisi-komisi lembaga legislatif itu dinilai jelek dan tidak optimal, kata dia, maka akan dilakukan pertukaran posisi. Hal ini demi tetap menjaga kelangsungan tugas dan kewajiban yang diemban.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan membentuk sekolah legislatif untuk memberikan pendidikan politik bagi para kader PKB yang terpilih sebagai anggota legislatif. Sebab, banyak figur-figur baru yang tampil.
"Penyelenggaraan sekolah legislatif ini merupakan keniscayaan mengingat keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki," katanya.
Menurut dia, Pemilu 2009 lalu memunculkan banyak figur-figur baru yang belum pernah memegang kedudukan dalam lembaga legislatif. Baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sehingga para anggota legislatif baru itu belum banyak memiliki pengalaman.
Karena itu, kata dia, pihaknya berupaya memberikan pendidikan politik berkaitan dengan kedudukannya di lembaga legislatif. Terutama untuk para kader PKB lewat pembentukan sekolah legislatif tersebut yang akan dilakukan sekitar satu tahun.
Penyelenggaraan sekolah legislatif tersebut juga dimaksudkan untuk menjalin koordinasi dan sinergitas antaranggota legislatif dari tingkatan kabupaten/kota hingga provinsi. Hal ini agar kebijakan dan langkah yang diambil sejalan dengan pusat. (min)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menerapkan sistem rapor bagi setiap anggota fraksi PKB yang ditempatkan dalam lembaga legislatif. Hal itu dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengevaluasi dan menilai kinerja masing-masing.
"Kinerja setiap kader PKB yang duduk dalam fraksi akan selalu dinilai dan dievaluasi setiap tiga bulan," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, usai peluncuran Sekolah Legislatif Anggota Fraksi PKB se-Jateng, di Hotel Patra Jasa Semarang, Ahad (18/10).<>
Apabila kinerja anggota fraksi PKB yang memegang jabatan di komisi-komisi lembaga legislatif itu dinilai jelek dan tidak optimal, kata dia, maka akan dilakukan pertukaran posisi. Hal ini demi tetap menjaga kelangsungan tugas dan kewajiban yang diemban.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan membentuk sekolah legislatif untuk memberikan pendidikan politik bagi para kader PKB yang terpilih sebagai anggota legislatif. Sebab, banyak figur-figur baru yang tampil.
"Penyelenggaraan sekolah legislatif ini merupakan keniscayaan mengingat keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki," katanya.
Menurut dia, Pemilu 2009 lalu memunculkan banyak figur-figur baru yang belum pernah memegang kedudukan dalam lembaga legislatif. Baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sehingga para anggota legislatif baru itu belum banyak memiliki pengalaman.
Karena itu, kata dia, pihaknya berupaya memberikan pendidikan politik berkaitan dengan kedudukannya di lembaga legislatif. Terutama untuk para kader PKB lewat pembentukan sekolah legislatif tersebut yang akan dilakukan sekitar satu tahun.
Penyelenggaraan sekolah legislatif tersebut juga dimaksudkan untuk menjalin koordinasi dan sinergitas antaranggota legislatif dari tingkatan kabupaten/kota hingga provinsi. Hal ini agar kebijakan dan langkah yang diambil sejalan dengan pusat. (min)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Larangan Pamer dan Bangga dengan Dosa-dosa
2
Pastikan Arah Kiblat Tepat Mengarah ke Ka'bah Sore ini
3
Trump Turunkan Tarif Impor Jadi 19 Persen, Ini Syarat yang Harus Indonesia Penuhi
4
Khutbah Jumat: Membumikan Akhlak Nabi di Tengah Krisis Keteladanan
5
Khutbah Jumat: Sesuatu yang Berlebihan itu Tidak Baik, Termasuk Polusi Suara
6
Sejumlah SD Negeri Sepi Pendaftar, Ini Respons Mendikdasmen
Terkini
Lihat Semua
