Kekeringan Akibat Ulah Manusia

Jakarta, NU Online
Ketua tanfidziyah PBNU, Drs. H. Abbas Mu'in, MA mengemukakan, problem kekeringan yang mulai terjadi dibeberapa daerah di Indonesia saat ini akibat ulah manusia yang terus merusak lingkungan tanpa memperdulikan kelestarian alam.

Kepada NU Online, Minggu (22/8) mantan aktivis LSM ini menegaskan, demi kepentingan segelintir orang, hutan yang seharusnya sebagai sumber penyerapan air dengan sangat agresif dibabat habis, lahan-lahan pertanian berubah fungsi yang semuanya hanya untuk tujuan tujuan komersial. Proyek-proyek perumahan mewah, industri atau lapangan olahraga mewah. Hal ini berdampak langsung terhadap pengurangan areal persawahan.

Akibatnya,  Abbas mensinyalir di Pulau Jawa luas tanah pertanian mengalami penyusutan 30 ribu hektare per tahun. Selain itu, kekeringan ini katanya juga disebabkan lahan pertanian yang banyak menggunakan pupuk kimia, sehingga merusak struktur tanah. Tanah jadi mengeras dan tidak layak untuk ditanami. Lebih parah lagi, selama lima tahun terakhir pemeliharaan infrastruktur seperti irigasi sangat minim, sehingga banyak yang rusak.

Seperti diketahui akibat kekeringan ini di beberapa daerah petani mengalami gagal panen, di antaranya Pekalongan, Jawa Tengah. Sekitar 17 ribu hektare areal pertanian di tujuh wilayah di sana terancam gagal panen. Di Boyolali sedikitnya 149 Hektare petani mengalami poso. Nasib serupa juga dirasakan sekitar 100 petani di Kecamatan Pekik Nyaring, Bengkulu Utara, juga di Lampung, selain kekeringan juga berpotensi adanya kebakaran hutan. Bahkan di Sampang Madura, warga sulit mendapatkan air untuk minum. Di Pantura ribuan petambak menganggur akibat dilanda kekeringan ini.

Kekeringan jika tidak cepat diatasi, lanjut Abbas akan menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang besar. Urbanisasi yang meningkat, banyaknya TKI (tenaga kerja indonesia) yang memilih keluar negeri, ketegangan dan masalah sosial seperti pengangguran yang meningkat, hingga kerusuhan, semua itu merupakan ekses dari problem kekeringan.  "Sehingga diperlukan upaya domestik untuk meringankan beban petani. Hanya saja masalahnya, pemerintah tidak memiliki pemecahan yang sistematika dan komprehensif serta tidak menjadikannya sebagai prioritas utama," demikian ungkap H. Abbas Mu'in. (cih)