Jakarta, NU Online
Kementerian Agama meluruskan persepsi yang muncul di kalangan anggota Komisi VIII terkait dengan aturan sewa pesawat haji yang dibayarkan oleh jamaah haji sebanyak empat trip merupakan kebijakan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
"Ya itulah selalu katanya, padahal sudah dijawab resmi oleh Menteri Perhubungan ada aturannya seperti itu bukan hanya Indonesia. Inilah ketika dialog tidak mengklarifikasi lagi, makanya saya belum yakin Dubes Arab Saudi mengatakan itu, sejak menjadi pegawai haji dari tahun 80-an kita tidak pernah minta, memang itu aturan semua negara," kata Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Abdul Ghafur Djawahir usai rapat dengan Panja BPIH Komisi VIII, di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/6).
t;
Ketentuan itu, menurutnya, berlaku untuk pesawat haji dengan sistem carter untuk jamaah haji reguler di Malaysia. "Justru kalau tidak seperti itu akan lebih mahal karena itu musim haji," ujar Ghafur.
Sebelumnya, anggota Panja Komisi VIII Abdilla Fauzi Achmad menilai, pemerintah telah melakukan membohongi publik terkait dengan aturan sewa pesawat haji yang dibayarkan oleh jamaah haji sebanyak empat trip merupakan kebijakan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Padahal setelah melakukan pembicaraan dengan pihak Kedutaan Besar Arab Saudi, kebijakan itu berasal dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama.
Mengenai belum tuntasnya pembahasan BPIH tahun 2010 sesuai dengan jadwal yang ditentukan, Abdul Ghafur membantah adanya deadlock dalam pembahasan tersebut. Pada dasarnya, Kementerian Agama mempunyai semangat yang sama untuk menurunkan BPIH, tapi harus diimbangi jangan sampai pelayanan terhadap jamaah haji menurun.
"Memang bukan ngotot-ngototan tapi ini masalah pemahaman, secara umum mereka-mereka ini kan baru-baru, yang lama-lama sudah sibuk dengan tim-tim yang lain. Kebetulan yang mencermati anggota baru-baru. Harus memahami betul jangan sampai jamaah haji rugi hanya karena inefisiensi," jelasnya. (min)
Kementerian Agama meluruskan persepsi yang muncul di kalangan anggota Komisi VIII terkait dengan aturan sewa pesawat haji yang dibayarkan oleh jamaah haji sebanyak empat trip merupakan kebijakan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
"Ya itulah selalu katanya, padahal sudah dijawab resmi oleh Menteri Perhubungan ada aturannya seperti itu bukan hanya Indonesia. Inilah ketika dialog tidak mengklarifikasi lagi, makanya saya belum yakin Dubes Arab Saudi mengatakan itu, sejak menjadi pegawai haji dari tahun 80-an kita tidak pernah minta, memang itu aturan semua negara," kata Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Abdul Ghafur Djawahir usai rapat dengan Panja BPIH Komisi VIII, di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/6).
t;
Ketentuan itu, menurutnya, berlaku untuk pesawat haji dengan sistem carter untuk jamaah haji reguler di Malaysia. "Justru kalau tidak seperti itu akan lebih mahal karena itu musim haji," ujar Ghafur.
Sebelumnya, anggota Panja Komisi VIII Abdilla Fauzi Achmad menilai, pemerintah telah melakukan membohongi publik terkait dengan aturan sewa pesawat haji yang dibayarkan oleh jamaah haji sebanyak empat trip merupakan kebijakan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Padahal setelah melakukan pembicaraan dengan pihak Kedutaan Besar Arab Saudi, kebijakan itu berasal dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama.
Mengenai belum tuntasnya pembahasan BPIH tahun 2010 sesuai dengan jadwal yang ditentukan, Abdul Ghafur membantah adanya deadlock dalam pembahasan tersebut. Pada dasarnya, Kementerian Agama mempunyai semangat yang sama untuk menurunkan BPIH, tapi harus diimbangi jangan sampai pelayanan terhadap jamaah haji menurun.
"Memang bukan ngotot-ngototan tapi ini masalah pemahaman, secara umum mereka-mereka ini kan baru-baru, yang lama-lama sudah sibuk dengan tim-tim yang lain. Kebetulan yang mencermati anggota baru-baru. Harus memahami betul jangan sampai jamaah haji rugi hanya karena inefisiensi," jelasnya. (min)
Terpopuler
1
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
2
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
3
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
4
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
5
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
6
Kurangi Ketergantungan Gadget, Menteri PPPA Ajak Anak Hidupkan Permainan Tradisional
Terkini
Lihat Semua
