Warta
Ketua DPR: Pemerintah Jangan Naikkan Harga BBM Sekarang
NU Online · Ahad, 20 April 2008 | 02:24 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agung Laksono, menyatakan bahwa pemerintah jangan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena jika sekarang ini dilakukan, maka semakin memberatkan ekonomi rakyat.
"Sekarang ini perekonomian rakyat belum stabil. Jadi, pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM dulu," kata Agung Laksono, yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Golkar), dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (19/4).<>
Menurut Agung saat berorasi di hadapan ribuan petani di Desa Beru, Kecamatan Wlingi, Blitar, Jawa Timur, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah untuk mencari solusinya.
"Bagaimana cara agar BBM dalam negeri tidak naik, terserah pemerintah yang cukup banyak memiliki pemikir dan ahli ekonomi," ujar Agung.
Agung Laksono mengakui bahwa saat ini kenaikan harga minyak mentah di dunia terus melonjak. "Hari ini saja sudah mencapai 114 dolar AS per barel. Padahal, DPR memperhitungkan asumsi harga minyak mentah dalam APBN hanya 95 dolar AS per barel," ujarnya menambahkan. (ant)
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agung Laksono, menyatakan bahwa pemerintah jangan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena jika sekarang ini dilakukan, maka semakin memberatkan ekonomi rakyat.
"Sekarang ini perekonomian rakyat belum stabil. Jadi, pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM dulu," kata Agung Laksono, yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Golkar), dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (19/4).<>
Menurut Agung saat berorasi di hadapan ribuan petani di Desa Beru, Kecamatan Wlingi, Blitar, Jawa Timur, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah untuk mencari solusinya.
"Bagaimana cara agar BBM dalam negeri tidak naik, terserah pemerintah yang cukup banyak memiliki pemikir dan ahli ekonomi," ujar Agung.
Agung Laksono mengakui bahwa saat ini kenaikan harga minyak mentah di dunia terus melonjak. "Hari ini saja sudah mencapai 114 dolar AS per barel. Padahal, DPR memperhitungkan asumsi harga minyak mentah dalam APBN hanya 95 dolar AS per barel," ujarnya menambahkan. (ant)
Terpopuler
1
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
2
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
3
Istikmal, LF PBNU: 1 Rabiul Awal 1447 Jatuh pada Senin, Maulid Nabi 5 September
4
NU Banten Membangkitkan Akar Rumput
5
Pacu Jalur Aura Farming: Tradisi dalam Pusaran Viralitas Media
6
KPK Beberkan Modus Pemerasan Sertifikat K3 yang Berlangsung Sejak 2019
Terkini
Lihat Semua
