Koalisi Golkar-PDIP Tak Lazim

Jakarta, NU Online
Koalisi antara Partai Golkar dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan koalisi yang tak lazim. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari

Hal tersebut dikatakannya kepada wartawan usai diskusi tentang RUU Politik yang diselenggarakan Yayasan Bhakti Tunas Bangsa di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin (25/6)

Menurut Qodari, ketidaklaziman koalisi itu lantaran satu partai merupakan partai yang sedang menjalankan kekuasaan, sementara partai lainnya adalah partai yang sejak awal telah menegaskan diri sebagai partai oposisi.

Lazimnya, katanya, koalisi dibangun oleh partai yang memiliki kesamaan posisi, yakni partai yang sama-sama pendukung kekuasaan atau sesama partai oposisi.

Namun demikian, Qodari belum melihat pertemuan antara sejumlah tokoh Golkar dengan PDIP di Medan beberapa waktu lalu sebagai sebuah bentuk koalisi.

"Karena kita belum tahu apakah (pertemuan) itu sudah menjadi agenda masing-masing partai atau sekedar pertemuan antar-faksi (di Golkar dan PDIP)," katanya.

Jika memang nantinya mengarah pada koalisi, menurut Qodari, justru yang muncul lebih banyak dampak buruknya daripada manfaat yang diraih.

Pertama, koalisi Golkar dan PDIP tentu membuat tidak nyaman Partai Demokrat yang menjadi mitra Golkar di kekuasaan. Hubungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah pasti terganggu.

"Kalau ini terjadi tentu akan berpengaruh pada kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Rakyat tentu akan dirugikan dengan kondisi ini," katanya.

Kedua, koalisi Golkar dan PDIP yang menyebut diri nasionalis akan memicu kelompok lain yang merasa dianggap tidak nasionalis berkoalisi pula, misalnya antar-partai Islam.

"Kalau begini kita bisa kembali ke politik aliran seperti dulu. Tentu ini tidak menguntungkan," katanya.

Ditanya kemungkinan Golkar dan PDIP berkoalisi untuk kepentingan pemilihan presiden 2009, menurut Qodari hal itu terlalu dini jika dilakukan sekarang.

Lagi pula, tambah Qodari, tampaknya juga akan tidak terlalu mudah karena pasti akan ada ego pribadi. "Jika Golkar yang menang Pemilu, apa Megawati (Soekarnoputri) mau menjadi wakil presidennya?" katanya. (rif)