Mojokerto, NU ONline
Sidak makanan dan minuman yang dilakukan oleh tim gabungan Rabu (25/3), belum menyentuh kebutuhan konsumen muslim terhadap kelayakan konsumsi sebuah produk. Terutama terkait kehalalan sebuah produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di pasaran.
Hal ini dikatakan oleh Kasi Urusan Agama Islam (Urais) Departemen Agama Kota Mojokerto Abdul Ghofur. Menurutnya, sidak terhadap mamin juga perlu dilakukan terhadap empat aspek. Yakni, kelayakan produk, masa kedaluarsa (expired), perizinan instansi terkait (BPOM), Depkes dan Dinkes serta kehalalan produk.<>
''Selama ini sidak yang dilakukan hanya terkait kelayakan kemasan, masa kedaluarsa serta perizinan saja. Sayangnya, sidak terkait kehalalan produk tidak pernah dilakukan. Padahal ini juga untuk melindungi konsumen,'' tutur Ghofur.
Padahal, berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI tertuang bahwa segala produk yang terjual di pasaran harus memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan BPOM-MUI. Untuk produk yang sudah memiliki sertifikasi halal, berhak untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk yang dijualnya.
''Kalau begini memang konsumen harus lebih jeli untuk tidak membeli produk yang tidak ada label halal pada kemasannya,'' tandas Ghofur.
Sidak makanan dan minuman yang dilakukan oleh tim gabungan Rabu (25/3), belum menyentuh kebutuhan konsumen muslim terhadap kelayakan konsumsi sebuah produk. Terutama terkait kehalalan sebuah produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di pasaran.
Hal ini dikatakan oleh Kasi Urusan Agama Islam (Urais) Departemen Agama Kota Mojokerto Abdul Ghofur. Menurutnya, sidak terhadap mamin juga perlu dilakukan terhadap empat aspek. Yakni, kelayakan produk, masa kedaluarsa (expired), perizinan instansi terkait (BPOM), Depkes dan Dinkes serta kehalalan produk.<>
''Selama ini sidak yang dilakukan hanya terkait kelayakan kemasan, masa kedaluarsa serta perizinan saja. Sayangnya, sidak terkait kehalalan produk tidak pernah dilakukan. Padahal ini juga untuk melindungi konsumen,'' tutur Ghofur.
Padahal, berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI tertuang bahwa segala produk yang terjual di pasaran harus memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan BPOM-MUI. Untuk produk yang sudah memiliki sertifikasi halal, berhak untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk yang dijualnya.
''Kalau begini memang konsumen harus lebih jeli untuk tidak membeli produk yang tidak ada label halal pada kemasannya,'' tandas Ghofur.
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua
