Warta
Mahfud MD Menilai Penetapan Tersangka Pimpinan KPK Salah
NU Online · Rabu, 23 September 2009 | 10:02 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menilai langkah Polri menetapkan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka merupakan tindakan salah."Penetapan Bibit dan Chandra sebagai tersangka, salah," katanya, di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto dinyatakan sebagai tersangka karena tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam pengeluaran surat cekal terhadap Direktur Utama PT Masaro, Anggoro Widjojo, dan pemilik PT ERa Giat Prima, Djoko Tjandra.Terkait akan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, ia menyatakan positif langkah tersebut.<>
Dia mengemukakan tidak masalah jika setelah Perppu terbit, Bibit dan Candra dibebaskan dari tuduhan."Karena langsung bisa tugas lagi menggantikan Plt. Mana yg tak logis?," katanya.
Sebaliknya, kata dia, jika polisi terus menerus mengusut kasus Bibit dan Candra, "Lalu tak ada Perppu Plt, bisa-bisa KPK-nya mati," katanya."Saya bilang Perppu sah, tapi sekaligus bilang bahwa penetapan Bibit dan Candra salah," katanya. (ant/mad)
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menilai langkah Polri menetapkan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka merupakan tindakan salah."Penetapan Bibit dan Chandra sebagai tersangka, salah," katanya, di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto dinyatakan sebagai tersangka karena tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam pengeluaran surat cekal terhadap Direktur Utama PT Masaro, Anggoro Widjojo, dan pemilik PT ERa Giat Prima, Djoko Tjandra.Terkait akan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, ia menyatakan positif langkah tersebut.<>
Dia mengemukakan tidak masalah jika setelah Perppu terbit, Bibit dan Candra dibebaskan dari tuduhan."Karena langsung bisa tugas lagi menggantikan Plt. Mana yg tak logis?," katanya.
Sebaliknya, kata dia, jika polisi terus menerus mengusut kasus Bibit dan Candra, "Lalu tak ada Perppu Plt, bisa-bisa KPK-nya mati," katanya."Saya bilang Perppu sah, tapi sekaligus bilang bahwa penetapan Bibit dan Candra salah," katanya. (ant/mad)
Terpopuler
1
Kader PMII Dipiting saat Kunjungan Gibran di Blitar, Beda Sikap ketika Masih Jadi Wali Kota
2
Pihak MAN 1 Tegal Bantah Keluarkan Siswi Berprestasi Gara-gara Baju Renang
3
Kronologi Siswi MAN 1 Tegal Dikeluarkan Pihak Sekolah
4
Negara G7 Dukung Israel, Dubes Iran Tegaskan Hindari Perluasan Wilayah Konflik
5
KH Miftachul Akhyar: Menjadi Khalifah di Bumi Harus Dimulai dari Pemahaman dan Keadilan
6
Amerika Bom 3 Situs Nuklir Iran, Ekskalasi Perang Semakin Meluas
Terkini
Lihat Semua
