Bangkalan, NU Online
Di tengah semakin memanasnya suhu politik, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangkalan Jawa Timur mengharapkan kepada para ulama dan kiai untuk bersikap netral dalam pemilu mendatang.
Menurut Ketua MUI Bangkalan Mahfud Hadi, pada pemilu kali ini, kiai diharapkan tetap berdiri pada garis netral. Sehingga, masyarakat tetap yakin pada sosok yang ditokohkan tersebut.<>
"Kiai yang baik seharusnya tidak memihak pada partai mana pun, apalagi sampai mengeluarkan semua kemampuannya dengan melibatkan santri untuk mendukung parpol yang didambakannya," kata Mahfud, Rabu (18/3).
Pola pemberian dukungan warga memenangkan pemilu semacam itu disebut Mahfud sebagai tindakan yang terjadi karena larut dalam sebuah kondisi. Hal itu berbahaya karena akan menimbulkan kecurigaan tersendiri dari masyarakat.
"Pimpinan pondok pesantren tentunya dapat menghitung betul kekuatan yang dapat diraih melalui santri dan keluarga santri. Artinya mereka dapat mengerti bahwa masyarakat akan berpikir tentang imbalan atas suatu dukungan terhadap partai tertentu," ungkapnya.
Namun, menurut Hadi, jika mendukung parpol dilakukan atas nama pribadi hukumnya sah-sah saja. Mereka bebas memberikan dukungan terhadap salah satu calon parpol, karena dukungan tersebut hak masing-masing warga menentukan pilihannya. (JP)
Di tengah semakin memanasnya suhu politik, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangkalan Jawa Timur mengharapkan kepada para ulama dan kiai untuk bersikap netral dalam pemilu mendatang.
Menurut Ketua MUI Bangkalan Mahfud Hadi, pada pemilu kali ini, kiai diharapkan tetap berdiri pada garis netral. Sehingga, masyarakat tetap yakin pada sosok yang ditokohkan tersebut.<>
"Kiai yang baik seharusnya tidak memihak pada partai mana pun, apalagi sampai mengeluarkan semua kemampuannya dengan melibatkan santri untuk mendukung parpol yang didambakannya," kata Mahfud, Rabu (18/3).
Pola pemberian dukungan warga memenangkan pemilu semacam itu disebut Mahfud sebagai tindakan yang terjadi karena larut dalam sebuah kondisi. Hal itu berbahaya karena akan menimbulkan kecurigaan tersendiri dari masyarakat.
"Pimpinan pondok pesantren tentunya dapat menghitung betul kekuatan yang dapat diraih melalui santri dan keluarga santri. Artinya mereka dapat mengerti bahwa masyarakat akan berpikir tentang imbalan atas suatu dukungan terhadap partai tertentu," ungkapnya.
Namun, menurut Hadi, jika mendukung parpol dilakukan atas nama pribadi hukumnya sah-sah saja. Mereka bebas memberikan dukungan terhadap salah satu calon parpol, karena dukungan tersebut hak masing-masing warga menentukan pilihannya. (JP)
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua
