Warta

Muslimat NU-Depnakertrans Kerja Sama Dakwah di Daerah Transmigrasi

Sen, 14 September 2009 | 06:48 WIB

Jakarta, NU Online
Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) menjalin kerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) untuk mengembangkan dakwah di kawasan transmigrasi di Sumatera Selatan.

Kerja sama itu nantinya akan melibatkan sejumlah daiyah (pendakwah perempuan) yang diorganisasikan oleh Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim (Hidmat) Muslimat NU. Program tersebut mulai akan dijalankan pada Maret 2010 mendatang.<>

Ketua Umum Hidmat NU, Mahfudloh Ali Ubaid, mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari usaha membantu tugas pemerintah dalam proses percepatan pembangunan di kawasan transmigrasi.

Menurutnya, percepatan pembangunan di kawasan transmigrasi sudah menjadi tuntutan nasional, bahkan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi.

“Mengingat sudah 63 tahun merdeka tetapi kesenjangan, kemiskinan dan keterbelakangan masih menjadi potret masyarakat kita di kawasan transmigrasi,” ujar Mahfudloh dalam sambutannya pada penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama (MoU) di Kantor Depnakertrans, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (14/9).

Pada kesempatan yang dihadiri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno, itu, Mahfudloh menyatakan mendukung langkah Depnakertrans yang mencanangkan program Kota Terpadu Mandiri (KTM) di daerah transmigrasi.

Karena itu, imbuhnya, Muslimat NU melalui Hidmat NU, sebagai bagian dari masyarakat sipil, memiliki keterpanggilan untuk memberikan sumbangsih bagi proses pembangunan di kawasan transmigrasi. “Tentu, yang akan kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yakni, mengambil aspek dakwah dan pendampingan terhadap masyarakat di kawasan transmigrasi,” ungkapnya.

Proses dakwah yang akan dijalankan, selain melalui pendekatan perilaku (bil hal), juga secara bil mal (memfasilitasi pendanaan). Tujuannya agar tema-tema dakwah para daiyah tidak hanya pada aspek ritual ibadah, tetapi lebih pada menjawab persoalan sosial dan ekonomi.

Ia mengakui, para daiyah belum banyak yang memiliki kepekaan dan keterampilan agar dakwah yang dilakukan dapat sekaligus mengembangkan potensi lokal. “Karena, dakwah juga harus memiliki nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (rif)