NU Harus Mengangkat Obor Civil Society

Jakarta, NU Online
Katib Syuriah PBNU Drs. Masdar F. Mas’udi dalam pertemuan dengan kaum muda NU di Gedung PBNU Selasa (18/05) mengemukakan bahwa NU bukan organisasi politik, tetapi harus menyadari bahwa NU merupakan kekuatan politik.

Hal ini terbukti bahwa terdapat 3 orang cawapres yang berasal dari NU di berbagai partai karena besarnya jumlah warga NU. Ini tentu dengan alasan bahwa dengan puluhan juta suara tersebut, calon presiden yang menggandeng kader NU dapat menang.

“Karena posisinya yang strategis itu, NU tidak jarang bertemu dengan kekuatan di luarnya yang memiliki perhitungan politik. Agar kekuatan yang dimilikinya dapat menebarkan kemaslahatan bagi masyarakat. NU harus tumbuh sebagi kekuatan dari gerakan civil society,” tandasnya.

Karena itulah warga NU jangan hanya puas dengan keberhasilan mengumandangkan tahlilan dan sholawat badar di mana-mana. Warga NU harus memiliki semangat untuk membuat kekuasaan berperilaku benar.

Dengan demikian, para capres atau cawapres yang berasal dari NU harus bisa memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan moderasi keagamaan yang dimiliki oleh NU serta memperbaiki berbagai penyimpangan yang saat ini terjadi.

Namun demikian, bagi para kader NU yang dicalonkan sebagai capres atau cawapres, mereka harus mematuhi mekanisme organisasi yang benar agar aktifitas NU tetap dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini syuriyah PBNU memutuskan bahwa capres atau cawapres yang berasal dari NU harus non aktif selama masa pemilu presiden. Kebijakan ini berbeda ketika pemilu legislatif, para caleg hanya non aktif ketika masa kampanye.

Karena itulah Ketua Pengkajian dan Pengembangan Pesantren (P3M) tersebut juga mengemukakan bahwa dalam muktamar NU mendatang, akan diusulkan penataan tata tertib bagi mandataris NU di tingkat pusat sampai daerah yang dipilih dalam forum Muktamar PBNU, maupun pemilihan wilayah, dan cabang.
 
Dalam pertemuan tersebut, anak-anak muda muda NU mengharapkan agar NU lebih memfokuskan diri pada gerakan-gerakan yang berorientasi kepada penegakan nilai-nilai HAM, pluralisme, kebangsaan dan lain-lain.(dul/mkf)