Warta
JELANG MUKTAMAR
NU Jatim Usul Mandataris Muktamar Urusan Politik
NU Online · Ahad, 1 November 2009 | 05:53 WIB
Surabaya, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengusulkan mandataris urusan politik dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar pada 25-31 Januari 2010.
"Potensi politik NU itu mengalahkan parpol, sehingga perlu diarahkan agar tak dimanfaatkan orang lain dan akhirnya mencemari NU," kata Sekretaris PWNU Jatim H Masyhudi Muchtar di Surabaya, Ahad (1/11).<>
Oleh karena itu, NU Jatim mengusulkan perlunya ada penunjukan mandataris muktamar untuk melaksanakan politik NU, termasuk perlu tidaknya merumuskan lembaga untuk arahan, fungsi, struktur, dan sebagainya.
"Dengan adanya mandataris khusus politik, maka NU secara organisatoris tidak akan terseret politik praktis, karena rais aam syuriah dan ketua umum PBNU tidak mengurusinya dan bisa kena sanksi bila terlibat," katanya.
Sementara itu, Ketua PW Maarif NU Jatim H Suhaimi Syukur mengaku ia mengusulkan pembentukan APTINU atau Asosiasi Perguruan Tinggi NU dan PERGUNU atau Persatuan Guru NU dalam muktamar mendatang.
"NU perlu memikirkan nasib guru dan dosen, sedang Maarif akan mengurus kualitas gedung, sarana, dan kurikulum pendidikan, sehingga apa unggulan pendidikan NU akan menjadi jelas, bukan latah membuat sekolah bertaraf internasional," katanya. (ant/mad)
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengusulkan mandataris urusan politik dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar pada 25-31 Januari 2010.
"Potensi politik NU itu mengalahkan parpol, sehingga perlu diarahkan agar tak dimanfaatkan orang lain dan akhirnya mencemari NU," kata Sekretaris PWNU Jatim H Masyhudi Muchtar di Surabaya, Ahad (1/11).<>
Oleh karena itu, NU Jatim mengusulkan perlunya ada penunjukan mandataris muktamar untuk melaksanakan politik NU, termasuk perlu tidaknya merumuskan lembaga untuk arahan, fungsi, struktur, dan sebagainya.
"Dengan adanya mandataris khusus politik, maka NU secara organisatoris tidak akan terseret politik praktis, karena rais aam syuriah dan ketua umum PBNU tidak mengurusinya dan bisa kena sanksi bila terlibat," katanya.
Sementara itu, Ketua PW Maarif NU Jatim H Suhaimi Syukur mengaku ia mengusulkan pembentukan APTINU atau Asosiasi Perguruan Tinggi NU dan PERGUNU atau Persatuan Guru NU dalam muktamar mendatang.
"NU perlu memikirkan nasib guru dan dosen, sedang Maarif akan mengurus kualitas gedung, sarana, dan kurikulum pendidikan, sehingga apa unggulan pendidikan NU akan menjadi jelas, bukan latah membuat sekolah bertaraf internasional," katanya. (ant/mad)
Terpopuler
1
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
2
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
3
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
4
Khutbah Jumat: Menjaga Keluarga dari Konten Negatif di Era Media Sosial
5
PCNU Kota Bandung Luncurkan Business Center, Bangun Kemandirian Ekonomi Umat
6
Rezeki dari Cara yang Haram, Masihkah Disebut Pemberian Allah?
Terkini
Lihat Semua
