Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diminta turun tangan untuk menyelesaikan konflik di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyusul dipecatnya Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum Dewan Tanfidz DPP PKB. Langkah tersebut perlu dilakukan sebagai upaya penyelamatan terhadap partai.
Demikian salah satu butir pernyataan yang dikeluarkan 100 kiai dan ulama dalam Silaturahmi Nasional Ulama/Kiai PKB di di Hotel Millenium, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, pada Jumat-Sabtu (6/4) lalu.<>
“PKB adalah parpol yang berdiri difasilitasi oleh PBNU dan para kiai. Karena itu, seharusnya penyelesaian masalah besar di PKB juga difasilitasi oleh PBNU dan para kiai,” begitu pernyataan 100 kiai dan ulama yang dibacakan KH Mas Said bin Ali (Surabaya) dalam acara tersebut.
Selain itu, para ulama dan kiai meminta Muhaimin untuk terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak PBNU dan para kiai. Harapannya, konflik tersebut dapat segera diatasi dan PKB bisa membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa.
Mereka menilai, PKB, dalam pekembangannya, menjadi partai tertutup dan menjadi alat politik dari figur tertentu. Akibatnya, partai yang dibidani PBNU itu menjadi kian jauh dari para kiai, NU dan umat. “Karena itu PKB harus dikembalikan sebagai alat perjuangan NU dan para kiai,” ujar Kiai Mas Said.
Menanggapi hal itu, pihak pendukung Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan tidak keberatan. Namun, dalam upaya penyelesaian itu, mereka meminta Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi langsung turun tangan.
"Tidak masalah kalau Pak Hasyim. Ini kalau ada kiai yang ngomong harus dilihat juga kiai yang mana," ujar Bendahara Umum PKB Aris Junaidi Ahad (6/4) malam.
Dia juga menolak bila PKB dinilai sebagai partai yang tertutup dan menjadi alat politik bagi figur tertentu. "Nggak itu. Di daerah-daerah PKB masih guyub. Omongan-omongan ini nggak bener, dimanfaatkan saja sama orang-orang tertentu," ujar Aris.
Menurut dia, pandangan-pandangan yang menyudutkan pengurus PKB akan membuat bingung masyarakat. (dtc/rif)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diminta turun tangan untuk menyelesaikan konflik di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyusul dipecatnya Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum Dewan Tanfidz DPP PKB. Langkah tersebut perlu dilakukan sebagai upaya penyelamatan terhadap partai.
Demikian salah satu butir pernyataan yang dikeluarkan 100 kiai dan ulama dalam Silaturahmi Nasional Ulama/Kiai PKB di di Hotel Millenium, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, pada Jumat-Sabtu (6/4) lalu.<>
“PKB adalah parpol yang berdiri difasilitasi oleh PBNU dan para kiai. Karena itu, seharusnya penyelesaian masalah besar di PKB juga difasilitasi oleh PBNU dan para kiai,” begitu pernyataan 100 kiai dan ulama yang dibacakan KH Mas Said bin Ali (Surabaya) dalam acara tersebut.
Selain itu, para ulama dan kiai meminta Muhaimin untuk terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak PBNU dan para kiai. Harapannya, konflik tersebut dapat segera diatasi dan PKB bisa membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa.
Mereka menilai, PKB, dalam pekembangannya, menjadi partai tertutup dan menjadi alat politik dari figur tertentu. Akibatnya, partai yang dibidani PBNU itu menjadi kian jauh dari para kiai, NU dan umat. “Karena itu PKB harus dikembalikan sebagai alat perjuangan NU dan para kiai,” ujar Kiai Mas Said.
Menanggapi hal itu, pihak pendukung Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan tidak keberatan. Namun, dalam upaya penyelesaian itu, mereka meminta Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi langsung turun tangan.
"Tidak masalah kalau Pak Hasyim. Ini kalau ada kiai yang ngomong harus dilihat juga kiai yang mana," ujar Bendahara Umum PKB Aris Junaidi Ahad (6/4) malam.
Dia juga menolak bila PKB dinilai sebagai partai yang tertutup dan menjadi alat politik bagi figur tertentu. "Nggak itu. Di daerah-daerah PKB masih guyub. Omongan-omongan ini nggak bener, dimanfaatkan saja sama orang-orang tertentu," ujar Aris.
Menurut dia, pandangan-pandangan yang menyudutkan pengurus PKB akan membuat bingung masyarakat. (dtc/rif)
Terpopuler
1
Kemenag Tetapkan Gelar Akademik Baru untuk Lulusan Ma’had Aly
2
LKKNU Jakarta Perkuat Kesehatan Mental Keluarga
3
Mahasiswa Gelar Aksi Indonesia Cemas, Menyoal Politisasi Sejarah hingga RUU Perampasan Aset
4
3 Alasan Bulan Kedua Hijriah Dinamakan Safar
5
Anggapan Safar sebagai Bulan Sial Berseberangan dengan Pandangan Ulama
6
Kopri PB PMII Luncurkan Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat untuk 2.000 Kader Perempuan
Terkini
Lihat Semua
