Jakarta, NU Online
Wakil Rais Aam PBNU KH Tolhah Hasan menyatakan kenaikan Ongkos Naik Haji (ONH) tidak menjadi masalah asal ada perbaikan pelayanan juga menunjang kualitas ibadah jamaah yang lebih baik.
Pemerintah mengusulkan kenaikan ONH untuk menutupi biaya avtur akibat tingginya harga minyak dunia. Meskipun demikian, belum ditetapkan berapa besarnya kenaikan yang dikenakan kepada jamaah haji tahun depan.<>
Selain itu, guna memperbaiki pelayanan ini, Mantan Menteri Agama ini juga mengusulkan agar jamaah haji yang dikelola oleh Depag tidak lebih dari 200 ribu jamaah.
“Jangan melebihi 200 ribu, nanti overload. Tenaga kita dipaksa-paksakan dalam lokasi dan waktu yang terbatas sehingga tiap tahun selalu ada sesuatu yang tak perlu terjadi. Selain itu jamaah haji kita belum haji mandiri,” katanya.
Masalah jumlah jamaah inilah yang menurutnya menyebabkan pengelolaan haji Malaysia lebih baik karena yang dikelola lebih sedikit. “Seperti mengelola kelas yang diisi 10 orang tentu lebih mudah daripada yang diisi 20 orang,” paparnya.
Menurutnya, umat Islam di Indonesia memang memiliki semangat yang sangat tinggi untuk bisa menjalankan rukun Islam yang kelima ini sehingga selalu ada tuntutan untuk penambahan kuota agar semakin banyak jamaah yang bisa berangkat.
Berdasarkan catatannya, 20 persen jamaah haji yang berangkat merupakan mereka yang menjalankan ibadah sunnah.
“Sekarang seharusnya berfikir ulang apakah kemampuan atau dana yang dimiliki bisa digunakan untuk ibadah lain yang saat ini sangat dibutuhkan umat Islam, seperti pendidikan. Ini akan lebih bagus, tapi orientasi ke sana masih lemah sekali, kalau menyarankan seperti ini dianggap anti haji,” ujarnya.
Mengenai perubahan sistem pendaftaran haji plus yang sebelumnya mendaftar di biro perjalanan haji yang kini dirubah pengelolaannya dengan langsung mendaftarkan diri ke Depag sebagaimana haji biaya untuk memastikan keberangkatan jamaah, Tolhah setuju-setuju saja penyatuan prosedur ini.
Perubahan sistem ini diperlukan terkait peminat jamaah haji plus meningkat drastis sehingga juga menimbulkan daftar tunggu layaknya haji biasa.
“Haji plus prosedurnya sama, tetapi boleh mendapatkan pelayanan dan kualitas yang bagus terutama fasilitas untuk ibadah dan pemahaman yang lebih baik tentang ibadah haji,” katanya
Ia berharap jamaah haji yang sudah membayar lebih tersebut tak diterlantarkan, pindah dari satu hotel ke hotel lain atau terdapat kasus penggunaan paspor hijau. (mkf)
Wakil Rais Aam PBNU KH Tolhah Hasan menyatakan kenaikan Ongkos Naik Haji (ONH) tidak menjadi masalah asal ada perbaikan pelayanan juga menunjang kualitas ibadah jamaah yang lebih baik.
Pemerintah mengusulkan kenaikan ONH untuk menutupi biaya avtur akibat tingginya harga minyak dunia. Meskipun demikian, belum ditetapkan berapa besarnya kenaikan yang dikenakan kepada jamaah haji tahun depan.<>
Selain itu, guna memperbaiki pelayanan ini, Mantan Menteri Agama ini juga mengusulkan agar jamaah haji yang dikelola oleh Depag tidak lebih dari 200 ribu jamaah.
“Jangan melebihi 200 ribu, nanti overload. Tenaga kita dipaksa-paksakan dalam lokasi dan waktu yang terbatas sehingga tiap tahun selalu ada sesuatu yang tak perlu terjadi. Selain itu jamaah haji kita belum haji mandiri,” katanya.
Masalah jumlah jamaah inilah yang menurutnya menyebabkan pengelolaan haji Malaysia lebih baik karena yang dikelola lebih sedikit. “Seperti mengelola kelas yang diisi 10 orang tentu lebih mudah daripada yang diisi 20 orang,” paparnya.
Menurutnya, umat Islam di Indonesia memang memiliki semangat yang sangat tinggi untuk bisa menjalankan rukun Islam yang kelima ini sehingga selalu ada tuntutan untuk penambahan kuota agar semakin banyak jamaah yang bisa berangkat.
Berdasarkan catatannya, 20 persen jamaah haji yang berangkat merupakan mereka yang menjalankan ibadah sunnah.
“Sekarang seharusnya berfikir ulang apakah kemampuan atau dana yang dimiliki bisa digunakan untuk ibadah lain yang saat ini sangat dibutuhkan umat Islam, seperti pendidikan. Ini akan lebih bagus, tapi orientasi ke sana masih lemah sekali, kalau menyarankan seperti ini dianggap anti haji,” ujarnya.
Mengenai perubahan sistem pendaftaran haji plus yang sebelumnya mendaftar di biro perjalanan haji yang kini dirubah pengelolaannya dengan langsung mendaftarkan diri ke Depag sebagaimana haji biaya untuk memastikan keberangkatan jamaah, Tolhah setuju-setuju saja penyatuan prosedur ini.
Perubahan sistem ini diperlukan terkait peminat jamaah haji plus meningkat drastis sehingga juga menimbulkan daftar tunggu layaknya haji biasa.
“Haji plus prosedurnya sama, tetapi boleh mendapatkan pelayanan dan kualitas yang bagus terutama fasilitas untuk ibadah dan pemahaman yang lebih baik tentang ibadah haji,” katanya
Ia berharap jamaah haji yang sudah membayar lebih tersebut tak diterlantarkan, pindah dari satu hotel ke hotel lain atau terdapat kasus penggunaan paspor hijau. (mkf)
Terpopuler
1
Saat Jamaah Haji Mengambil Inisiatif Berjalan Kaki dari Muzdalifah ke Mina
2
Perempuan Hamil di Luar Nikah menurut Empat Mazhab
3
Pandu Ma’arif NU Agendakan Kemah Internasional di Malang, Usung Tema Kemanusiaan dan Perdamaian
4
360 Kurban, 360 Berhala: Riwayat Gelap di Balik Idul Adha
5
Saat Katib Aam PBNU Pimpin Khotbah Wukuf di Arafah
6
Belasan Tahun Jadi Petugas Pemotongan Hewan Kurban, Riyadi Bagikan Tips Hadapi Sapi Galak
Terkini
Lihat Semua
