PCNU Mesuji Rekomendasikan Pemerintah Tuntaskan Sengketa

Mesuji, NU Online
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Mesuji merekomendasikan kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten, propinsi maupun pusat, agar segera menuntaskan polemik sengketa tanah Mesuji. Penuntasan masalah ini diharapkan melibatkan suluruh komponen masyarakat terkait, termasuk Register 45, PT BSMI, dan PT Anugerah Lestari Pratama (ALP).<>

Selain itu, PCNU Mesuji juga menginginkan agar, seluruh stakeholder segera dapat berkumpul untuk membahas masalah pembangunan di kawasan kabupaten baru tersebut. 

Demikian dinyatakan Ketua PCNU Mesuji, Abdul Karim Mahfudz dalam release-nya kepada NU Online, Selasa (7/2). "Sebagai kabupaten baru, tentu masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di segala bidang mulai infrastruktur hingga moral intelektual," tuturnya.

Di sisi lain, lanjut Abdul Karim, berbagai problematika dan kerusuhan-kerusuhan terus merajalela dan belum kunjung reda di Mesuji, bahkan kian menjadi-jadi. 

Menurutnya, hal tersebut membutuhkan penyelesaian yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. "Tidak bisa kerja sendirian. Jangan sampai masyarakat merasa tidak dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan itu."

Sementara itu, rekomendasi lain yang dikeluarkan oleh PCNU Mesuji mendesak Gubernur, Pj. Bupati, dan DPRD Mesuji mengagendakan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. 

"PCNU Mesuji mendoakan bupati dan wakil bupati terpilih, Khamamik-Ismail Ishak, segera dilantik," tandas Abdul karim dalam acara Peringatan harlah NU ke-86 di Lapangan Nusa Indah, Kampung Brabasan.

Dalam Peringatan harlah NU ini, selain doa bersama, acara juga diisi pelantikan Majelis Wakil Cabang NU se-Mesuji yang terdiri dari 7 MWC dan 62 ranting. 

Istighotsah dan Pelantikan ini dihadiri juga oleh Ketua PWNU Provinsi Lampung KH Ngaliman Marzuqi dan Ketua Muslimat NU Mesuji Elviana.

Dalam pidatonya, Ketua PWNU Provinsi Lampung KH Ngaliman Marzuqi menyatakan, situasi Kabupaten Mesuji yang carut-marut harus segera dibenahi. Kepada segenap pihak, hendaknya dapat menahan diri. 

"Sebaiknya duduk bersama dalam mencari solusi terbaik untuk kemaslahatan umat. Pejabat terkait agar bergandengan dengan masyarakat untuk menghindari gap atau kesalahpahaman dengan masyarakat," tandas Ngaliman.   

Redaktur     : syaifullah Amin
Kontributor : Akhmad Syarief Kurniawan