Pembantu Presiden Telah Gagal Yakinkan DPR Soal Iran

Jakarta, NU Online
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI Abdullah Azwar Anas menegaskan, Menlu Hassan Wirajuda selaku pembantu Presiden telah gagal meyakinkan DPR soal dukungan Indonesia pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberi sanksi pada Iran.

Oleh karena itu, kata Azwar saat dihubungi di Jakarta, Senin, sudah seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir sendiri pada sidang paripurna DPR untuk menjelaskan sikap pemerintah itu, bukan mewakilkannya lagi pada para menterinya.

"Saya menyayangkan ketidakhadiran SBY (sapaan akrab Presiden Yudhoyono, Red). Mestinya SBY menggunakan forum yang terhormat ini untuk menjelaskan secara gamblang kepada DPR. Pembantunya, Menlu, telah gagal meyakinkan kepada DPR," katanya.

Menurut Azwar, para anggota DPR menandatangani interpelasi karena tidak puas dengan penjelasan yang diberikan Menlu soal sikap pemerintah yang mendukung resolusi DK PBB nomor 1747 yang menurutnya telah melukai perasaan sebagian besar umat.

"Makanya kita menandatangani interpelasi. Kita ingin mendapat jawaban dan penjelasan langsung dari SBY, termasuk isi (percakapan) telepon (Presiden Yudhoyono)dengan Bush (Presiden AS George W Bush, red) sebelum diambil keputusan itu," katanya.

Secara terpisah Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor A Malik Haramain menyatakan menyesalkan dan menyayangkan rencana ketidakhadiran Presiden Yudhoyono pada sidang paripurna DPR.

"Ini merupakan sikap arogan dan tidak menghormati DPR sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah. Sikap ini akan berpengaruh negatif terhadap hubungan SBY dengan DPR selanjutnya," katanya.

Mestinya, kata Malik, Presiden Yudhoyono tidak perlu takut dan tidak perlu menganggap interpelasi sebagai "kiamat".

"SBY mestinya menjelaskan kepada DPR bahwa kebijakan mendukung resolusi adalah tepat. Interpelasi DPR secara prosedur dan substansi sudah benar. Kenapa DPR interpelasi? Karena pembantu-pembantunya (menteri) tidak mampu meyakinkan DPR," katanya. (rif)