Pengurus Fatayat harus Perhatikan Kesehatan Reproduksi Masyarakat
NU Online · Selasa, 31 Maret 2009 | 11:49 WIB
Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah kebutuhan pokok paling mendasar yang harus diperhatikan pengurus Fatayat saat sekarang, terutama kesehatan reproduksi masyarakat. Demikian disampaikan Luluk Asfiyah, Sekretaris Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Timur, ketika melantik Pengurus Cabang Fatayat NU Ponorogo periode 2008-2012, Senin (30/3).
“Kesehatan reprodusi perlu diamati dan diperhatikan dengan membantu pemerintah, seperti di posyandu. Bahkan seharusnya pengurus Fatayat membantu pemerintah mensosialisasikan tata cara mencontreng," katanya sembari menghimbau kepada seluruh anggota fatayat NU untuk tidak golput.<>
Kontributor NU Online di Ponorogo, Muslih Albaroni melaporkan, Roudlotun Nikmah, ketua terpilih, dalam sambutannya mengajak semua pengurus untuk meningkatkan kerja sama dalam menegakkan faham Ahlussunnah Waljamaah di tubuh organisasi fatayat.
“Fatayat yang merupakan badan otonom Jam’iyyah Nahdlatul Ulama juga berkewajiban ikut menjaga amalan dan ajarannya. Yaitu mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran ahlus sunnah wal jama’ah," kata pengasuh Pesantren Putri Jenes ini berapi-api.
Menurut Nikmah, di organisasi badan otonom NU ini sudah nampak mulai ada yang tidak suka dengan amaliah kaum Nahdliyin seperti Dzibaiyah, Barzanji dll. Padahal kondisi denikian dapat saja membahayakan bagi akidah warga Fatayat jika dibiarkan.
Acara pelantikan yang dilaksanakan di gedung Akafarma INSURI Ponorogo ini dihadiri seluruh Pengurus Cabang NU Ponorogo dan pejabat pemerintah Ponorogo. Setelah acara pelantikan dilanjutkan dengan rapat kerja. (min)
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua