Warta

PKB Tolak Dana Aspirasi Rp 15 Miliar

NU Online  ·  Kamis, 10 Juni 2010 | 07:09 WIB

Jombang, NU Online
Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menolak dengan tegas rencana pemberian dana Rp 15 miliar yang akan diberikan kepada anggota DPR RI setiap dapil. Menurut Muhaimin, jika dana itu dikucurkan maka akan terjadi kekacauan antara posisi legislatif dan eksekutif. Dengan begitu, muncul tumpang-tindih tugas fungsi pokok anggota DPR RI, yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan.

"Jika anggota dewan mengelola anggran, lantas siapa yang mengawasi. Jadi kami atas nama PKB menolak rencana digulirkannya dana aspirasi Rp 15 miliar," kata Muhaimin Iskandar ketika bersilaturahmi di kediaman KH Dimyati Romli (Gus Dim) di Pondok pesantren Darul Ulum Jombang, Rabu (9/6).
gt;
Ketua Umum PKB yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini menambahkan, hak budgeting yang ada di dewan lebih besar dari itu. Namun anggaran itu bersifat makro. Hal itu berbeda dengan dana aspirasi yang bersifat spesifik. Ia yakin, tanpa ada dana aspirasi, anggota dewan masih bisa melakukan kerja riil.

"Jadi sekali lagi kami menolak adanya dana aspirasi untuk anggota dewan setiap dapil,” tegas mantan Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indoneisa (PB-PMII) ini.

Kedatangan Ketua umum PKB ke kediaman Gus Dim ini didampingi Ketua DPW PKB Jatim, Imam Nahrowi serta Wakil Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar yang notabene kakak kandungnya sendiri. Selain itu, ia juga didampingi oleh sejumlah kiai yang berasal dari Jawa Barat dan DKI Jakarta. Hanya silaturahmi yang dilakukan Cak Imin ini hanya berlangsung sekitar 15 menit. (ful)