Jakarta, NU Online
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) versi Muhaimin Iskandar secara resmi juga memecat Zanubah Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid sebagai Sekjen PKB periode 2005-2010. Pemecatan ini terkait beberapa hal sebagaimana dimunculkan dalam musyawarah pimpinan dan silaturahmi alim ulama pada 5-6 April 2008.
“Secara internal sudah kita umumkan sejak 6 April 2008 lalu. Tapi secara resmi diumumkan ke publik baru hari ini,” kata Wakil Sekjen DPP PKB Helmy Faishal Zaini di sebuah restoran di Pasar Festuifal, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (14/4).<>
Menurut Helmy, pemberhentian ini juga didasari atas temuan-temuan tim investigasi DPP PKB bahwa telah terjadi infiltrasi, intimidasi, intrik, serta dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Yenny dan rekan-rekannya. Dikatakan, langkah-langkah yang dilakukan Yenny CS setelah dikeluarkan SK nomor 3072/DPP-02/4/A.3/4/2008 dinilai inkonstitusional dan melanggar AD/ART partai.
Helmy menambahkan, misalkan Depkum HAM meloloskan kubu Yenny untuk maju di Pemilu 2009, maka kubunya masih tetap bersikukuh bahwa PKB di bawah Imin tetap konstitusional.(nam)
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) versi Muhaimin Iskandar secara resmi juga memecat Zanubah Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid sebagai Sekjen PKB periode 2005-2010. Pemecatan ini terkait beberapa hal sebagaimana dimunculkan dalam musyawarah pimpinan dan silaturahmi alim ulama pada 5-6 April 2008.
“Secara internal sudah kita umumkan sejak 6 April 2008 lalu. Tapi secara resmi diumumkan ke publik baru hari ini,” kata Wakil Sekjen DPP PKB Helmy Faishal Zaini di sebuah restoran di Pasar Festuifal, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (14/4).<>
Menurut Helmy, pemberhentian ini juga didasari atas temuan-temuan tim investigasi DPP PKB bahwa telah terjadi infiltrasi, intimidasi, intrik, serta dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Yenny dan rekan-rekannya. Dikatakan, langkah-langkah yang dilakukan Yenny CS setelah dikeluarkan SK nomor 3072/DPP-02/4/A.3/4/2008 dinilai inkonstitusional dan melanggar AD/ART partai.
Helmy menambahkan, misalkan Depkum HAM meloloskan kubu Yenny untuk maju di Pemilu 2009, maka kubunya masih tetap bersikukuh bahwa PKB di bawah Imin tetap konstitusional.(nam)
Terpopuler
1
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
2
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
3
Istikmal, LF PBNU: 1 Rabiul Awal 1447 Jatuh pada Senin, Maulid Nabi 5 September
4
KPK Beberkan Modus Pemerasan Sertifikat K3 yang Berlangsung Sejak 2019
5
Pacu Jalur Aura Farming: Tradisi dalam Pusaran Viralitas Media
6
IPNU-IPPNU dan PCINU Arab Saudi Dorong Tumbuhnya Tradisi Intelektual di Kalangan Pelajar
Terkini
Lihat Semua
