Jakarta, NU Online
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak setuju terhadap usulan Tatib DPR soal penambahan jumlah komisi DPR menjadi 15. Partai berlambang Kabah itu tetap setuju ada 11 komisi di DPR.
"Lima belas komisi itu usulan DPR periode lalu dan Tatib DPR. Tapi kita tetap ingin 11 komisi saja," kata mantan Ketua FPPP yang sekarang menjadi Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10).<>
Lukman mengatakan, jumlah sebelas komisi di DPR dirasa sudah cukup memadai. Komposisi itu masih layak diteruskan tanpa adanya penambahan. "Kalau ada penambahan konsekuensinya tidak sedikit, akan mempengaruhi proses legislasi," terang dia.
Selain itu, lanjutnya, jika terlalu banyak komisi, akan mengganggu tingkat kehadiran pada rapat-rapat kerja. Namun, keputusan itu semua tergantung DPR sekarang.
Sebelumnya, Tatib yang diketuai Darul Siska mengusulkan adanya penambahan komisi DPR menjadi lima belas. Namun, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan kebanyakan fraksi tetap menginginkan sebelas komisi. (min)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak setuju terhadap usulan Tatib DPR soal penambahan jumlah komisi DPR menjadi 15. Partai berlambang Kabah itu tetap setuju ada 11 komisi di DPR.
"Lima belas komisi itu usulan DPR periode lalu dan Tatib DPR. Tapi kita tetap ingin 11 komisi saja," kata mantan Ketua FPPP yang sekarang menjadi Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10).<>
Lukman mengatakan, jumlah sebelas komisi di DPR dirasa sudah cukup memadai. Komposisi itu masih layak diteruskan tanpa adanya penambahan. "Kalau ada penambahan konsekuensinya tidak sedikit, akan mempengaruhi proses legislasi," terang dia.
Selain itu, lanjutnya, jika terlalu banyak komisi, akan mengganggu tingkat kehadiran pada rapat-rapat kerja. Namun, keputusan itu semua tergantung DPR sekarang.
Sebelumnya, Tatib yang diketuai Darul Siska mengusulkan adanya penambahan komisi DPR menjadi lima belas. Namun, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan kebanyakan fraksi tetap menginginkan sebelas komisi. (min)
Terpopuler
1
Guru Madin Didenda Rp25 Juta, Ketua FKDT: Jangan Kriminalisasi
2
Khutbah Jumat: Meneguhkan Qanaah dan Syukur di Tengah Arus Hedonisme
3
Gus Yahya Dorong Kiai Muda dan Alumni Pesantren Aktif di Organisasi NU
4
MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Perusahaan Swasta, dan Organisasi yang Dibiayai Negara
5
Pemerintah Perlu Beri Perhatian Serius pada Sekolah Nonformal, Wadah Pendidikan Kaum Marginal
6
KH Kafabihi Mahrus: Tujuan Didirikannya Pesantren agar Masyarakat dan Negara Jadi Baik
Terkini
Lihat Semua
