PWNU Jatim Gulirkan Program Santuni Janda Miskin

Surabaya, NU Onlilne
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mulai menggulirkan Program Dana Kesejahteraan Sosial Keluarga (PDKSK) yang dikhususkan membantu fakir miskin, anak yatim, dan janda.

"Setiap bulan kami menerima sumbangan dari warga NU dan masyarakat senilai Rp4 juta hingga Rp5 juta, tapi semuanya langsung diserahkan kepada fakir miskin, anak yatim, dan janda," ujar ketua PWNU Jatim Dr KH Ali Maschan Moesa MSi di Surabaya, Rabu petang.

Ia mengemukakan hal itu usai Buka Puasa Bersama dengan Muspida Jatim di gedung PWNU Jatim Gayungsari yang dihadiri Gubernur Jatim H Imam Utomo, Wagub Jatim Dr H Soenarjo, Sekdaprop Jatim Dr Soekarwo, Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S Sumawiredja, Ketua PW Muhammadiyah Jatim Prof Dr Syafiq A Mugni, politisi, dan pengurus NU se-Jatim.

Menurut dia, pihaknya mentargetkan akan memiliki dana abadi Rp100 juta yang dikhususkan membantu fakir miskin melalui pengurus cabang NU se-Jatim, namun dana yang terkumpul tidak boleh digunakan kegiatan NU, membangun masjid, mendirikan sekolah, dan sebagainya.

"Kalau pun membantu pendidikan, maka yang dibantu adalah biaya sekolah anak yatim, sehingga apa yang dilakukan tetap untuk ketiga kelompok masyarakat miskin itu. Konsep PDKSK itu mirip Yayasan Dana dan Sosial Al-Falah (YDSF) milik Masjid Al-Falah Surabaya," ucapnya.

Dalam program yang baru setengah tahun berjalan itu, katanya, NU Jatim sudah menyantuni fakir miskin, anak yatim, dan janda melalui sejumlah cabang dengan dana hanya berkisar Rp4 juta hingga Rp5 juta per-bulan yang digalang selama ini.

Acara Buka Puasa Bersama Muspida Jatim itu juga ditandai dengan penyerahan 7.000 paket sembako kepada fakir miskin yang diserahkan melalui pimpinan NU se-Jatim, kemudian PWNU Jatim juga menerima 350 paket lebaran dari Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya (PMTS).

Selain itu, Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jatim KH Abdul Azis Mansyur juga menyerahkan bantuan Rp100 juta kepada PWNU Jatim untuk bantuan dana operasional Kantor PWNU Jatim II di Gayungsari. "Kami membutuhkan dana operasional Rp30 juta per-bulan," kata Ali Maschan.

Ketika ditanya tentang keterlibatan NU dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jatim 2008, ia mengatakan orang NU secara individu boleh mencalonkan diri, tapi NU secara institusi (kelembagaan) dilarang terlibat politik praktis.

"Jatim yang mayoritas warga NU memang dipimpin gubernur dari kalangan NU, tapi orang NU yang berminat harus atas nama pribadi. Siapa pun orang NU juga bisa, tidak harus saya, karena jurusan saya ’kan jurusan NU," kilahnya. (ant/mad)