RI Lanjutkan Pengeboran Minyak Ambalat

Ambalat, NU Online
Indonesia kembali melakukan pengeboran sumur-sumur minyak di kawasan Blok Ambalat di Laut Sulawesi, saat delegasi Indonesia dan Malaysia memulai perundingan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan di kawasan itu.

Komandan Pangkalan TNI-AL Tarakan, Kaltim, Letkol Ibnu Parna kemarin mengatakan sebanyak 50 pekerja dan teknisi dari perusahaan pengeboran minyak ENI-Italia dan Unocal (AS) yang memiliki wilayah konsesi pengeboran minyak dari Indonesia bertolak ke Blok Ambalat Senin (21/3). Mereka akan bekerja pada sumur-sumur pengeboran Aster II dan Aster III. Pekerjaan pengeboran minyak ini akan memakan waktu sampai dua bulan ke depan.

<>

Dikatakan, pengeboran ini merupakan lanjutan dari pengeboran sumur Aster I dan Fatma yang telah selesai dilakukan. Pekerjaan pengeboran mestinya langsung dilanjutkan untuk sumur Aster II dan Aster III, tetapi batal dilakukan karena mencuatnya konflik Ambalat pertengahan bulan lalu.

Lebih lanjut Ibnu Parna mengatakan, dengan dimulainya pekerjaan pengeboran minyak di Blok Ambalat yang berjarak sekitar tujuh mil dari wilayah perairan klaim Malaysia itu, TNI-AL tidak akan mengabaikan kemungkinan meningkatkan operasi pengamanan perairan di sana.

"Kemungkinan besar akan ada penambahan kekuatan kapal-kapal perang Malaysia di daerah pengeboran minyak itu. Dan, menjadi tanggung jawab kita untuk mengamankan pekerjaan (pengeboran) itu," katanya seperti dikutip ANTARA.

Dikatakan, saat ini sudah ada permintaan jaminan keamanan dari dua perusahaan minyak tersebut kepada Pangkalan TNI-AL di Tarakan. Namun, kata Ibnu Parna, pihaknya belum dapat memberikan jaminan keamanan secara resmi karena masih menunggu izin dari Mabes TNI-AL di Jakarta.

Hanya yang pasti, tegas Ibnu Parna, pengamanan laut di kawasan sengketa itu kini tidak lagi terfokus di perairan Karang Unarang, lokasi pembangunan mercusuar, saja tetapi juga di sekitar lokasi-lokasi pengeboran minyak.

Hingga kemarin, kapal-kapal perang Tentera Laut Diraja (TLD) Malaysia masih melakukan manuver untuk menghambat pekerjaan pembangunan mercusuar Karang Unarang. Empat kapal perang TLD Malaysia, yaitu KD Sri Rentaka, KD Baung, dan dua Kapal Patroli Police Marine, tampak siaga tidak jauh dari dua kapal TNI-AL, yaitu KRI Wiratno dan KRI Nuku, yang melakukan pengamanan pekerjaan pembangunan mercusuar itu.

Namun, kata Ibnu Parna, kapal-kapal perang negeri jiran itu tidak seagresif hari-hari sebelumnya.

TLD Malaysia menyiagakan sedikitnya enam kapal perang di Pangkalan Tawau. Selain itu TLD juga menyiagakan kapal-kapal patroli Police Marine. Sedangkan TNI-AL menyiagakan tujuh kapal perang di kawasan itu. Yakni KRI Nuku, KRI Wiratno, KRI Tali Wangsa, KRI Tedung Naga, KRI Singa, KRI KS Tubun, dan KRI Tongkol.

"Operasi pengamanan perairan Laut Sulawesi kini lebih kita tingkatkan. Terutama saat berlangsungnya perundingan penyelesaian sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang dimulai hari ini (kemarin)," katanya.

Perundingan dimulai

Di meja diplomasi, perundingan tim teknis kedua negara untuk menyelesaikan sengketa kawasan Blok Ambalat kemarin dimulai di Hotel Grand Mirage, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali. Perundingan direncanakan akan berlangsung hingga hari ini.

Tim Indonesia beranggotakan sembilan orang, dipimpin Direktur Perjanjian Luar Negeri Deplu Arif Hafas Oegroseno. Sedangkan tim Malaysia berjumlah 12 orang, dipimpin Wan Napsiah Salleh, Wakil Sekretaris Divisi Teritorial dan Maritim Deplu Malaysia.

Pertemuan yang mulai digelar pukul 09.00 Wita itu tertutup bagi pers. Aparat keamanan yang berpakaian safari warna biru tua dan satpam hotel melakukan penjagaan ketat. Bahkan wartawan sama sekali tidak diizinkan mendekat ke lokasi pertemuan yang digelar di ballroom hotel. Wartawan hanya diperkenankan berada sekitar 20 meter dari ballroom.

Begitu juga, tidak satu pun pejabat dan anggota delegasi yang bersedia memberikan keterangan, ketika keluar ruang pertemuan saat rehat siang dan sore.

Di Jakarta, Jubir Deplu dan Kepala Biro Administrasi Menteri Yuri O Thamrin mengatakan dalam perundingan itu tim Indonesia akan menyampaikan argumentasi hukum mengenai batas-batas wilayah Indonesia termasuk di Ambalat. "Kita juga akan meminta kepada Malaysia untuk menjelaskan peta 1979 mereka dan apa dasar hukum yang dipakai untuk menarik garis batas wilayah seperti peta 1979 itu," ujar Yuri (Atr/Mi/cih)