Warta
Sambut Harlah ke-50, PMII Tolak Liberalisasi dan Kekerasan Negara
NU Online · Jumat, 16 April 2010 | 09:49 WIB
Jakarta, NU Online
Menyambut peringatan hari lahir Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang ke-50, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII DKI Jakarta yang terdiri dari PC Jakarta Selatan, PC Jakarta Timur, PC Jakarta Pusat, dan PC Jakarta Utara mengeluarkan pernyataan sikap untuk menuntuk kemerdekaan sebenarnya bagi rakyat Indonesia.
Dalam pernyataan sikapnya ini, Jum’at (16/4), PMII menolak segala bentuk liberalisasi ekonomi, budaya, pendidikan, segala bentuk dan praktek korupsi, mafia hukum, makelar kasus, dan segala bentuk kekerasan negara terhadap masyarakat sipil.<>
PMII mendesak agar kemerdekaan rakyat tidak boleh dirampas sedikitpun oleh kekuatan politik-ekonomi lokal, nasional, dan bahkan global.
Menurut pernyataan ini, kekerasan negara dalam menghadapi tuntutan masyarakat sipil yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material masih, justru menjauhkan bangsa Indonesia dari praktek demokrasi dan bernegara yang sehat.
Sikap resmi institusi PMII ini dikeluarkan karena PMII menyadari pentingnya penguatan terhadap orientasi tujuan nasional yang disemangati oleh falsafah pancasila dan kontrak sosial berupa UUD 1945.
“Maka kami mendesak kepada seluruh elemen republic untuk mewujudkan kemerdekaan sejati yang merupakan milik seluruh rakyat. Kemerdekaan bukan milik segelintir elite yang melakukan konspirasi demi perebutan dan pelanggengan kekuasaan semata,” tandasa Aris, salah seorang ketua PKC DKI. (min).
Menyambut peringatan hari lahir Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang ke-50, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII DKI Jakarta yang terdiri dari PC Jakarta Selatan, PC Jakarta Timur, PC Jakarta Pusat, dan PC Jakarta Utara mengeluarkan pernyataan sikap untuk menuntuk kemerdekaan sebenarnya bagi rakyat Indonesia.
Dalam pernyataan sikapnya ini, Jum’at (16/4), PMII menolak segala bentuk liberalisasi ekonomi, budaya, pendidikan, segala bentuk dan praktek korupsi, mafia hukum, makelar kasus, dan segala bentuk kekerasan negara terhadap masyarakat sipil.<>
PMII mendesak agar kemerdekaan rakyat tidak boleh dirampas sedikitpun oleh kekuatan politik-ekonomi lokal, nasional, dan bahkan global.
Menurut pernyataan ini, kekerasan negara dalam menghadapi tuntutan masyarakat sipil yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material masih, justru menjauhkan bangsa Indonesia dari praktek demokrasi dan bernegara yang sehat.
Sikap resmi institusi PMII ini dikeluarkan karena PMII menyadari pentingnya penguatan terhadap orientasi tujuan nasional yang disemangati oleh falsafah pancasila dan kontrak sosial berupa UUD 1945.
“Maka kami mendesak kepada seluruh elemen republic untuk mewujudkan kemerdekaan sejati yang merupakan milik seluruh rakyat. Kemerdekaan bukan milik segelintir elite yang melakukan konspirasi demi perebutan dan pelanggengan kekuasaan semata,” tandasa Aris, salah seorang ketua PKC DKI. (min).
Terpopuler
1
Guru Madin Didenda Rp25 Juta, Ketua FKDT: Jangan Kriminalisasi
2
Khutbah Jumat: Meneguhkan Qanaah dan Syukur di Tengah Arus Hedonisme
3
Gus Yahya Dorong Kiai Muda dan Alumni Pesantren Aktif di Organisasi NU
4
MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Perusahaan Swasta, dan Organisasi yang Dibiayai Negara
5
Pemerintah Perlu Beri Perhatian Serius pada Sekolah Nonformal, Wadah Pendidikan Kaum Marginal
6
KH Kafabihi Mahrus: Tujuan Didirikannya Pesantren agar Masyarakat dan Negara Jadi Baik
Terkini
Lihat Semua
