Sarbumusi Minta Presiden Gratiskan Pendidikan Paket C untuk Buruh

Jakarta, NU Online
Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi)—organisasi yang menghimpun para buruh Nahdlatul Ulama (NU)—meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggratiskan pendidikan kesetaraan Paket C (setara SMU) bagi para buruh. Alasannya, sebagian besar buruh dan pekerja se-Indonesia tidak lulus SMU, bahkan juga tidak lulus SMP.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Sarbumusi Junaidi Ali kepada Presiden Yudhoyono dalam pertemuan dengan para pimpinan nasional serikat buruh dan serikat pekerja se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (31/3) kemarin.<>

Junaidi menjelaskan, upaya menggratiskan program pendidikan kesetaraan Paket C bagi buruh itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para buruh. Pasalnya, 60 persen dari mereka drop out (tidak lulus) SMP atau SMU.

“Selama ini, kalau mau ikut Paket C, masih harus membayar Rp 100 ribu. Dan, bagi seorang buruh, uang Rp 100 ribu sangat besar nilainya. Berat bagi mereka untuk mengeluarkan uang sebesar itu,” terang Junaidi.

Junaidi juga meminta pemerintah untuk mendesak kepada lembaga pendidikan perguruan tinggi agar dapat menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ia menilai, sebagian besar lulusan perguruan tinggi menjadi pengangguran lantaran kemampuannya tidak dibutuhkan dalam dunia kerja.

Hal lain yang disampaikan Junaidi kepada Presiden terkait pentingnya pendidikan hak dan kewajiban kewarganegaraan bagi para buruh. Menurutnya, selama ini, kelompok buruh seolah-olah tidak paham atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara. “Mereka hanya tahu bekerja dan bekerja lalu mendapat upah,” pungkasnya.

“Mereka juga seakan tidak peduli dengan, misal, kalau ada pemilu (pemilihan umum) atau pilkada (pemilihan kepala daerah). Mereka berpikir, lebih baik pulang kampung dari pada memilih. Hal itu terjadi, terutama bagi buruh yang tidak mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) di daerah perusahaan yang dia bekerja,” terang Junaidi.

Pertemuan Presiden dengan para pimpinan nasional serikat buruh dan serikat pekerja itu juga dihadiri Kepala Polri Jenderal Sutanto dan 15 menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Di antaranya, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Tampak pula Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Energi dan Sumber Daya, Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Anton Apriantono, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. (rif)