Transisi Demokrasi Tersendat Sumber Kegagalan Politik
NU Online · Sabtu, 9 Agustus 2003 | 07:56 WIB
Jakarta, NU.Online
Pengamat politik Eep Syaifullah Fatah mengatakan, masa transisi demokrasi yang sampai saat ini belum selesai dan berlarut-larut merupakan sumber ketidaksejalanan demokratisasi dengan integrasi, bahkan menjadi sumber kegagalan Indonesia.
"Transisi yang berlarut-larut ini dicirikan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi secara layak dan menghasilkan distribusi ekonomi lebih adil, selain itu kebutuhan elementer pemerintahan yang kuat dan efektif juga belum terpenuhi," katanya dalam Simposium Nasional "Menggagas Kontribusi Ilmu Sosial Dalam Membangun Masa Depan bangsa" di Unmuh Malang, Sabtu.
<>Dia mengatakan, masa transisi di Indonesia juga ditandai oleh ketidakkonsistenan bahkan kegagalan membentuk institusi-institusi demokrasi, reformasi konstitusi, otonomi daerah, partai politik dan sistem kepartaian, Pemilu, penegakan hukum serta lambannya pembentukan supremasi sipil dan depolitisasi militer secara menyeluruh termasuk menghentikan praktek bisnis militer.
"Selain itu, ditandai dengan kelemahan atau mismanajemen organisasi sosial dan gerakan-gerakan sosial untuk demokrasi dengan kecenderungan anti politik dan tidak bersedia terjun ke gelanggang politik, namun tak rela menyerahkan urusan pada institusi politik demokrasi yang ada," katanya.
Transisi demokrasi di Indonesia, lanjutnya, juga ditandai oleh absennya stretegi manajemen konflik yang layak, mirip dengan masa lalu yang lebih menargetkan penguburan konflik dibawah permukaan daripada resolusi dan institusionalisasi konflik.
Menurut dia, menghubungkan demokratisasi dengan penyebaran konflik adalah masuk akal dan bisa diterima, tetapi menghubungkan demokrasi dengan disintegrasi adalah kekeliruan, sehingga yang menjadi persoalan Indonesia sekarang ini adalah adanya kecenderungan lebih cepatnya perluasan dan pendalaman konflik dibanding pelembagaan demokrasi.
"Tidak terkelolanya masa-masa transisi secara tepat inilah yang sebenarnya menjadi bahaya masa kini dan mengancam masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu sekarang kita harus bisa kembali merebut masa depan itu dengan membentuk pemerintahan yang kuat
dan efektif," tegasnya.(Atr/Cih)
Terpopuler
1
Guru Madin Didenda Rp25 Juta, Ketua FKDT: Jangan Kriminalisasi
2
Khutbah Jumat: Meneguhkan Qanaah dan Syukur di Tengah Arus Hedonisme
3
Gus Yahya Dorong Kiai Muda dan Alumni Pesantren Aktif di Organisasi NU
4
MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Perusahaan Swasta, dan Organisasi yang Dibiayai Negara
5
Pemerintah Perlu Beri Perhatian Serius pada Sekolah Nonformal, Wadah Pendidikan Kaum Marginal
6
KH Kafabihi Mahrus: Tujuan Didirikannya Pesantren agar Masyarakat dan Negara Jadi Baik
Terkini
Lihat Semua