::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Madrasah Diniyah di Tengah Minimnya Kehadiran Negara

Sabtu, 12 Agustus 2017 05:00 Opini

Bagikan

Madrasah Diniyah di Tengah Minimnya Kehadiran Negara
Ilustrasi anak madrasah.
Oleh Ruchman Basori

Sampai hari ini saya heran dengan Bapak Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Bapak Muhammad Jusuf Kalla yang tetap membiarkan kebijakan Mendikbud, Full Day Scholl (FDS) atau Lima Hari Sekolah (LHS) tetap jalan. Kendati pun sudah banyak kontra di masyarakat dari mulai tulisan, statemen politik, deklarasi hingga aksi turun jalan.

Berbagai argument yang diungkapkan Mendikbud Muhadjir Effendy, tentang pemberlakuan FDS yang didasarkan pada Permendikbud 23/2017 sangat keropos. Argumen yang diulang-ulang bahwa Permendikbud itu untuk Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) nyatanya hanya untuk pemenuhan beban kerja guru yang semula minimal 24 jam per minggu ditingkatkan menjadi 40 jam per minggu.

Mungkin Mr. Presiden menganggap hal yang biasa tentang pemberlakukan FDS ini. Tapi bagi komunitas Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) dan Pondok Pesantren berdampak luar biasa dan sistemik. Nampaknya orang dekat Presiden harus diberitahu akan hal ini, karena berpotensi akan menyebabkan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam seperti MDT itu gulung tikar.

Lalu yang rugi siapa? Tentu kita semua sebagai anak bangsa yang hari-hari ini tertatih-tatih melawan korupsi, narkoba dan berbagai tindak radikalisme yang mengarah pada terorisme. Para pimpinan negeri ini juga rugi besar jika MDT mati hanya demi memenuhi beban kerja guru yang dipaksakan dengan dalih pendidikan karakter. 

Kini MDT dapat dikatakan tumbuh dan berkembang nyaris tanpa campur tangan para penguasa negeri ini. Padahal kehadirannya telah dirasakan tidak hanya oleh masyarakat tetapi bangsa ini utamanya dalam perang melawan radikalisme dan dekadensi moral yang lain.

Sekilas Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam (LPKI) yang telah tumbuh sejak Indonesia belum merdeka. Di masyarakat biasa di kenal dengan Madrasah Diniyah (Madin), sekolah arab atau sekolah sore. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, nomenklatur Madrasah Diniyah diubah menjadi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). 

MDT telah berjasa besar membekali anak bangsa ini dengan pengetahuan dasar-dasar agama Islam, keterampilan ibadah praktis dan tentu baca tulis Al-Quran. Biasanya dikemas dalam sejumlah materi pembelajaran seperti Bahasa Arab, Al-Quran, Hadits, Fiqih, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan materi-materi dasar keagamaan Islam lainnya. Dalam hal kurikulum, sangat variatif, tergantung dari mana asal para ustadz menimba ilmu di pesantrennya masing-masing.

Tidak sedikit para pemimpin negeri ini dari mulai politisi, birokrat, diplomat, pendidik sampai professional, lahir dari Madrasah Diniyah Takmiliyah. Mereka dapat membaca Al-Quran, mengeja huruf demi huruf, alif-ba-ta-tsa adalah berkat MDT. Mengetahui Alloh dan sifat-sifatnya, nama-nama Nabi dan Rasul, hafalan nadzom-nadzom Imrithi, Alfilyah dan kitab-kitab kuning lainnya juga berkat MDT.

Konsen pada pendidikan karakter, moral dan akhlak. Dididik menghormati kedua orang tua dengan cium tangan, menghormati orang yang lebih tua, dan pandai berterimakasih adalah akhlak yang diajarkan di bangku diniyah. Mendoakan para guru, percaya dengan berkah, rantai keilmuan agama (sanad keilmuan) juga dari Madrasah diniyah. Belum lagi pendidikan tentang bagaimana menghormati dan menghargai kepada para pemimpin dan yang terpenting adalah menjadikan anak bangsa komitmen pada bangsa dan negaranya.  

Namun demikian, pemerintah belum banyak memfasitasi keberadaan MDT. Kalaupun ada masih sangat terbatas. Biasanya berupa bantuan karikatif seperti Bantuan Insentif Guru Madin, Bantuan Operasional Pendidkan, pembangunan ruang kelas, sarana dan prasarana pembelajaran dengan jumlah nominal sangat terbatas. 

Selain itu berbagai workshop, short course dan pertemuan untuk meningkatkan kapasitas ustadz MDT. Di samping itu, tentu saja ada sejumlah regulasi dan rancang bangun kurikulum MDT. Dapat dikatakan dengan segenap keterbatasannya, MDT hidup secara mandiri. Ada tidaknya kepedulian dan kehadiran negara, MDT tetap eksis karena tumbuh dan berkembang dari oleh dan untuk masyarakat.

Seiring dengan perjalanan waktu, dalam dasawarsa terakhir ini, secara kelembagaan posisi MDT mulai diperkuat dengan lahirnya Forum Komunikai Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan di beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menginisiasi lahirnya Perda-Perda Diniyah untuk menunjukan kepedulian kepada lembaga ini. Pada saat yang sama, muncul gawe besar di kalangan MDT yaitu Porsadin (Pekan Olahraga dan Seni Madrasah Dinyah Tamiliyah) dimulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Tingkat Nasional. Lagi-lagi dukungan pendanaan, masih jauh panggang dari api.

Agenda yang terlupakan

Publik tentu tahu betapa banyak agenda-agenda pendidikan nasional yang belum digarap dengan baik. Mestinya Mendikbud Muhadjir Efendi dengan pengalamannya mengelola lembaga dikalangan Muhamadiyah lebih konsen pada masalah-masalah krusial pendidikan nasional. Daripada mengganggu entitas yang telah mengakar di masyarakat seperti Madrasah Diniyah. Tentu sangat resisten dan akan banyak melukai komunitas ini yang sehari-hari nyaris tak merasakan kehadiran negara. 

Masih terjadi disparitas dan ketidakadilan yang menonjol antara sekolah negeri dengan swasta, guru PNS dengan guru non-PNS, sekolah di kota dan di desa, apalagi di wilayah 3T (terpencil, terluar dan tertinggal). Belum lagi yang dialami oleh madrasah formal (Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah). Ngenes lagi LPKI seperti Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA). 

Negara nyaris tak berdaya menindak sekolah-sekolah yang membisniskan pendidikan dengan biaya yang sangat mahal. Anak-anak dari keluarga kurang mampu amat sulit mendapatkan sekolah yang bermutu. Kondisi ini harus segera mendapatkan perhatian dengan cara negara wajib menyelenggarakan pendidikan secara equal (setara) dan adil.

Peserta didik kita masih sangat sedikit yang bisa bersaing dengan anak bangsa lain di dunia. Walaupun telah kita dengar, anak-anak bangsa ini menjuarai pelbagai olimpiade sains dan humaniora di luar negeri. Para guru masih belum berhasil menjadikan anak-anak Indonesia pinter sekaligus "bener". Cerdas akal (intelektual) belum diimbangi dengan cerdas emosional (EQ) dan cerdas spiritual (SQ). 

Makanya, tidak heran jika indeks angka korupsi kita masih tinggi, kekerasan ada dimana-mana, dan berbagai tindak amoral datang silih berganti. Ini tidak kalah menarik untuk segera mendapatkan solusi dengan mengubah orientasi pendidikan nasional.

Guru-guru kita dirasa belum sejahtera. Masih dijumpai guru SD/MI mendapatkan gaji (bisyaroh) antara 100.000-1.000.000 per bulan. Sebuah nominal yang jauh dari sekadar layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sisi lain, masih banyak angka putus sekolah, sekolah dan madrasah bocor, reyot dan nyaris roboh. 

Pada bagian lain, daya dukung masyarakat untuk terlibat membangun sekolah mulai berkurang, karena beban hidup yang mendera. Membutuhkan kehadiran negara untuk mengatasi ini semua yang berujung pada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan nasional. 

Kebutuhan dasar ruang kelas yang memadahi, kuat, sehat dan nyaman, laboratorium yang memadai, perpustakaan, sarana olahraga dan sarana pembelajaran yang lengkap dan kondusif lainnya masih menjadi pekerjaan rumah dari grand design pendidikan nasional.

Sudahlah Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kembalilah pada masalah krusial pendidikan nasional, yang ditunggu oleh jutaan rakyat. Kembali pada jati diri bangsa bukan projek pendidikan oriented yang ujung-ujungnya akan mudah diterka oleh masyarakat.

Jangan biarkan sendiri

Secara historis, sosiologis dan politis, Madrasah Diniyah Takmiliyah telah eksis menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Data EMIS Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2016 menunjukan angka yang spektakuler. Jumlah MDT se-Indonesia mencapai 76.566 buah dengan jumlah santri 6.000.062 orang dan memiliki jumlah ustadz sebanyak 443.842 orang.

Kebijakan FDS/5HS sudah sangat jelas mengakibatkan tidak dapat terselenggaranya penyelenggaran pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah di seluruh Indonesia. Faktor utamanya adalah dipaksakannya pemberlakuan FDS dengan mengambil waktu belajar MDT yang semula dilakukan pada siang hingga sore hari tidak bisa berjalan dengan baik. Lagi-lagi ini sebagai bukti ketidakhadiran Negara atas MDT. Akan ada 76.566 MDT gulung tikar, 6.000.062 santri berhenti mengaji dan 443.842 ustadz berhenti mengajar. Lalu siapa yang patut dipersalahkan?

Dampak lainnya adalah terganggunya proses penyelenggaraan pendidikan dan kajian kitab kuning pada pondok pesantren dan proses pendidikan secara efektif atas layanan Pendidikan Alquran seperti TKA (Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an), TPA (Taman Pendidikan Al-Quran), dan TQA (Ta’limul Quran lil-Awlad). Ini membutuhkan campur tangan yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo, agar hazanah pendidikan keagamaan Islam ini tidak punah.

Jangan biarkan MDT berjuang sendiri sepanjang sejarah bangsa. Kini saatnya negara membayar hutang pada komunitas yang telah berjasa pada negeri ini. Para aktivis pendidikan janganlah menyerah untuk bersuara menyelamatkan MDT ditengah kengototan  Mendikbud memberlakukan lima hari sekolah dengan dalih penguatan pendidikan karakter. Bagi penulis, Penguatan Pendidikan Karakter Yes, Lima Hari Sekolah No. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Penulis adalah Ketua DPP Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Bidang Organisasi dan Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Bidang Kaderisasi.