Pamekasan, NU Online
Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan terbilang lemah. Sebab, saat ini ada puluhan rancangan peraturan daerah (raperda) yang masih terbengkalai, baik yang diusulkan oleh eksekutif maupun yang digagas legislatif sendiri.
<>
“Gesekan politik yang tidak ditopang kesadaran untuk mengabdi pada masyarakat, bisa dibilang menjadi pemicu banyaknya raperda yang terbengkalai. Ini sangat disayangkan. Mengingat, mereka dipilih oleh rakyat,” tegas tokoh Fatayat NU Pamekasan Helliyatul Mukarromah, Selasa (8/7).
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Andi Suparto mengatakan bahwa pihaknya berniat merampungkan semua raperda yang saat ini tengah digodok di DPRD Pamekasan. Karena menurutnya, ada banyak raperda yang mendesak untuk segera dirampungkan.
Pihaknya menyebut ada raperda yang harus diselesaikan pada tahun 2014 ini, seperti raperda SO dan tata kerja RSUD Waru. Karena Pemkab Pamekasan menargetkan RSUD Waru yang berada di Desa Waru Barat, Waru, sudah bisa beroperasi pada tahun ini.
Selain itu, ia juga menyebut raperda pelarangan kegiatan di bulan Ramadan. Meski Suparto mengaku tidak bisa memastikan jadwal paripurna pengesahan raperda tersebut, tapi pihaknya menjanjikan sebelum bulan ramadan sudah harus rampung.
“Masa jabatan kami di DPRD hanya tinggal sekitar tiga bulan lagi. Sementara raperda yang yang belum disahkan masih ada puluhan. Kami tidak ingin memiliki hutang kepada masyarakat,” ujarnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut juga mengakui, saat ini masih ada sekitar sepuluh raperda yang belum tuntas dibahas. Sehingga pihaknya mengaku harus bekerja ekstra untuk bisa merampungkan semua raperda hingga akhir masa jabatan anggota DPRD.
“Sedikitnya 6 raperda usulan eksekutif belum disahkan. Dan sekitar 6 raperda usulan dari beberapa komisi di legislatif. Dari beberapa raperda tersebut, kami akan memprioritaskan raperda yang mendesak diberlakukan. Seperti raperda terkait pelarangan kegiatan di Bulan Ramadan dan sistem penyelenggaraan pendidikan,” imbuhnya.
Lambatnya penetapan sejumlah raperda yang mendesak segera diberlakukan, membuat sejumlah aktivis di Pamekasan angkat bicara. Salah satunya El Mandhuro. Menurut aktivis PMII Pamekasan tersebut, saat ini DPRD Pamekasan hanya sibuk mengejar jabatan, sehingga terkesan melupakan tugasnya.
“Ketika pemilu legislatif kemarin banyak anggota dewan yang tidak masuk kerja dengan alasan sibuk kampanye. Setelah ada yang tidak lolos menjadi anggota dewan, mereka malas lagi masuk kantor. Padahal, masih banyak raperda yang dijanjikan DPRD belum juga dibahas. Seperti raperda Gerbang Salam dan revisi Perda Tata Niaga Tembakau,” urainya. (Hairul Anam/Mahbib)
