New York, NU Online

Tujuh anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Amerika dan Inggris, meminta Sekjen PBB Antonio Guterres memberikan pengarahan secara terbuka kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB terkait krisis yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar.

Sebelumnya, PBB menyebut tragedi kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, itu sebagai upaya sistematis "pembersihan etnis" oleh pemerintah Myanmar.

Sebagaimana dilaporkan Reuters, Sabtu (23/9), Swedia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Mesir, Senegal, dan Kazakhstan menginginkan Ethiopia, selaku presiden dewan tersebut, mengatur pelaksanaan briefing itu pada minggu depan.

Hingga kini lebih dari 422 ribu Muslim Rohingya meningalkan rumah tinggal mereka di Myanmar menuju negara tentangga, Bangladesh, sejak serangan mematikan oleh militan Rohingya pada 25 Agustus 2017. Serangan yang ditujukan kepada pos-pos keamanan perbatasan Myanmar itu memicu tindakan militer secara mambabi buta Myanmar atas nama perburuan para teroris.

Sementara itu The New York Times mengatakan, sejumlah diplomat berpendapat Tiongkok dan Rusia, sebagai negara pemilik hak veto yang sejak awal berpihak pada Myanmar, tidak bakal menyetujui langkah lebih keras terhadap Myanmar.

Sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB akan membutuhkan sembilan suara dukungan dan tidak ada veto oleh Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis.

Seiring dengan itu, Myanmar awal bulan ini juga telah melakukan negosiasi dengan Tiongkok dan Rusia untuk memastikan Myanmar dilindungi dari tindakan Dewan Keamanan. (Red: Mahbib)