Jakarta, NU Online 

GNPF Ulama dan Persaudaraan Alumni 212 dijadwalkan menggelar Aksi Bela Tauhid hari ini Jumat, (2/11). Aksi akan dilakukan setelah Shalat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Aksi tersebut merupakan buntut dari pembakaran Hizbut Tahrir Indonesia di Limbangan, Garut, 22 Oktober lalu. 

Namun, pihak kepolisian mempertanyakan aksi tersebut sebab kejadian pembakaran bendera hitam tersebut merupakan lambang ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu sebagaimana diakui orang yang membawa bendera tersebut. 

"Bahwa semuanya sudah clear. PBNU sama Muhammadiyah sudah bikin rilis juga, sudah islah. Tuntutan penegakan hukum sudah dilakukan, dua-duanya (pembawa dan pembakar bendera) diproses. Sekarang tuntutannya apa?" ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (1/11) sebagaimana diberitakan Detik.com.

Sementara warganet menyikapi aksi tersebut dengan menulis tagar #JanganSuriahkanIndonesia. Tagar ini sempat menduduki puncak trending topic Indonesia sejak dini hari ini. Warganet menengarai aksi tersebut akan merusak keutuhan bangsa Indonesia karena aksi itu bisa menyebabkan perpecahan. 

“Pola men-Suriah-kan Indonesia setidaknya tampak dalam beberapa pergerakan berikut; politisasi agama, menghilangkan kepercayaan kepada pemerintah, pembunuhan karakter ulama, meruntuhkan sistem dan pelaksana sistem negara #JanganSuriahkanIndonesia,” cuit akun @najihramadhan yang me-mention akun Menteri Agama @lukmansaifuddin.

 

“Konflik di Suriah ingin diimpor ke Indonesia oleh segelintir orang yang tidak ingin Indonesia aman. Mereka ingin mengambil keuntungan dari konflik yang mereka buat. #JanganSuriahkanIndonesia,” @habibthink

Ormas terbesar Indonesia NU dan Muhammadiyah sudah membuat kesepakatan bahwa polemik pembakaran tersebut tidak perlu diperpanjang. Hal itu dikemukakan ketika PBNU berkunjung ke Gedung Dakwah Muhammadiyah di Jakarta, Kamis, (1/11).

 

Sebelumnya hal serupa dinyatakan para tokoh ormas Islam pada pertemuan di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta. Namun, bagi GNPF, kasus belum selesai sehingga merasa perlu melakukan aksi massa.