Bupati Kabupaten Wajo H.A Burhanuddin Unru. Dalam sambutannya ia menyampaikan apresiasi sekaligus salut kepada NU karena telah membentuk lembaga kebencanaan, yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU). Menurutnya, ini menunjukkan bahwa NU sebagai organisasi keagamaan turut berpikir, bekerja dan berkiprah untuk kegiatan kebencanaan.
Ia menyampaikan hal itu saat membuka Workshop Pengurangan Risiko Bencana (Workshop PRB) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang digelar LPBINU. Workshop PRB diikuti oleh 35 peserta yang merupakan perwakilan dari instansi dan lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Wajo, di antaranya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPRD, ormas dan tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi, media, PMI, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan perwakilan lembaga usaha.
Burhanuddin menambahkan, Kabupaten Wajo merupakan wilayah yang cukup rawan terjadi bencana. Di Kabupaten Wajo sangat sering terjadi bencana, terutama banjir akibat luapan Danau Tempe. Di akhir sambutannya, Burhanuddin mengucapkan terima kasih kepada LPBI NU yang telah memilih Kabupaten Wajo sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Program SLOGAN-STEADY.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula BAPPEDA Kabupaten Wajo, Kamis (28/7) ini H. Alamsyah HM (Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan), Idi Amin (Forum PRB Sulawesi Selatan); dan Sultonul Huda (PBNU).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan (Pemkab, DPRD, masyarakat, dan swasta) tentang penanggulangan bencana. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran para pemangku kepentingan dalam melakukan upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana yang terarah dan terpadu.
Mustasyar PCNU Kabupaten Wajo, H Syahrulyali Razak dalam sambutannya mengatakan bahwa Workshop PRB ini merupakan kegiatan yang penting dilakukan mengingat saat ini sangat banyak terjadi penggundulan hutan yang menyebabkan timbulnya berbagai macam bencana. Lebih lanjut H. Syahrulyali berharap kegiatan Workshop PRB ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan sebagai upaya mempersiapkan dan membekali diri untuk menanggulangi bencana yang datangnya tidak dapat diprediksikan.
Selanjutnya, Ketua PP LPBI NU M. Ali Yusuf menyatakan bahwa dalam penanggulangan bencana diperlukan keterlibatan dan kerja sama semua pihak agar risiko bencana dapat diminimalkan. UU Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah, dan menjadi kewajiban masyarakat dan lembaga usaha untuk berperan dalam setiap proses dan kegiatan.
Selain itu, tambahnya, dalam penanggulangan bencana, penting untuk memperhatikan kelompok rentan, yaitu perempuan, anak-anak, kelompok usia lanjut dan orang yang memiliki kebutuhan khusus (disabilitas). Ali Yusuf mengharapkan seluruh pihak di Kabupaten Wajo dapat bersinergi dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana, baik pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana. Lebih lanjut Ali Yusuf menambahkan, dalam dua tahun ke depan, LPBI NU akan mengajak semua pihak di Kabupaten Barru untuk terlibat dalam program yang akan dilaksanakan di Kabupaten Wajo untuk meningkatkan kapasitas semua pihak dalam menghadapi bencana. (Red: Mahbib)