Jakarta, NU Online 

 

Menteri Pendidikan 66Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru honorer dan memperluas akses pendidikan bagi siswa. 

 

Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers usai bertemu Presiden di Istana Negara, Rabu (27/8/2025).

 

Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat terkait wacana publik soal pengalihan sebagian tunjangan besar DPR ke sektor pendidikan. 

 

Mu’ti menilai dukungan parlemen sangat penting agar program-program pendidikan bisa berjalan optimal.

 

"Kami kemarin sudah rapat dengan Komisi X DPR dan kami berterima kasih kepada Komisi X yang memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Terutama untuk peningkatan kesejahteraan guru," ujar Mu’ti.

 

Mu’ti menjelaskan, sejak tahun ini pemerintah mengalokasikan insentif bagi guru honorer sebesar Rp300 ribu per bulan. Bantuan itu telah dibayarkan sekaligus untuk tujuh bulan, sehingga setiap guru menerima Rp2,1 juta.

 

Untuk 2026, ia mengusulkan kenaikan insentif menjadi Rp500 ribu per bulan per guru. 

 

"Mudah-mudahan DPR menyetujui usulan ini. Jumlah penerimanya akan kami data ulang, karena sebagian guru honorer sudah diangkat menjadi ASN atau PPPK," katanya.

 

Selain insentif guru, pemerintah juga mengusulkan perluasan Program Indonesia Pintar (PIP). Jika sebelumnya hanya untuk siswa SD hingga SLTA, mulai tahun depan bantuan diusulkan menjangkau jenjang TK dengan nominal Rp450 ribu per siswa per tahun.

 

"Nanti jumlah penerimanya akan disesuaikan dengan alokasi yang dibicarakan lagi bersama DPR dan Kementerian Keuangan," tambah Mu’ti.

 

Pernyataan Mu’ti di Istana Negara itu tak lepas dari keterbatasan anggaran yang ia kelola. Sehari sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi X DPR, ia mengungkap bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya menerima Rp55 triliun atau sekitar 7 persen dari total anggaran pendidikan Rp757,82 triliun pada APBN 2026.

 

Dari alokasi tersebut, antara lain Rp13,43 triliun dialokasikan untuk PIP, Rp13,6 triliun untuk tunjangan guru, Rp14,18 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan, serta Rp7,99 triliun untuk program prioritas lain.

 

"Aneka tunjangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup guru dan pada saat yang sama memotivasi mereka untuk terus mengabdi," kata Mu’ti. Namun, ia menilai anggaran itu masih belum cukup, sehingga mengusulkan tambahan Rp14,4 triliun untuk insentif guru non-ASN dan PIP.

 

Sebagian besar dana pendidikan pada RAPBN 2026 terserap untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk MBG, setara dengan 44 persen dari total anggaran pendidikan. 

 

Program Prioritas Prabowo ini ditargetkan menyasar 82,9 juta penerima manfaat dengan melibatkan sekitar 30.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

 

Namun, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tidak seluruh Rp335 triliun MBG diambil dari pos pendidikan. Dari jumlah tersebut, Rp223,6 triliun berasal dari anggaran pendidikan, Rp24,7 triliun dari anggaran kesehatan, Rp19,7 triliun dari fungsi ekonomi, dan sekitar Rp67 triliun disiapkan dari dana cadangan.