Banyuwangi, NU Online

KH Ma'ruf Amin menjelaskan terkait dirinya dipilih menjadi calon wakil presiden nomor 01 mendampingi Joko Widodo di para kiai dan santri Banyuwangi. Bagi Kiai Ma'ruf kepentingannya tiada lain adalah umat Islam. 

"Kepentingan saya adalah umat, bukan bisnis. Saya tak punya bisnis apa pun," katanya saat bersilaturahmi dengan para kiai di Hotel Santika, Banyuwangi, Rabu (31/10/2018). 

Sebagai salah seorang tokoh umat Islam yang merupakan representasi dari MUI dan Nahdlatul Ulama, ia merasa perlu untuk menjaga kesepakatan bersama antara umat Islam terdahulu dengan elemen bangsa yang lain. Kesepakatan yang dimaksud adalah Pancasila, UUD 1945 dan bentuk negara. 

"Saya menyebut Indonesia sebagai  darul mitsaq, negara perjanjian. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah dengan berbagai kelompok," jelasnya. 

Menurut dia, saat ini ada upaya yang mengarah pada upaya mengganti kesepakatan itu.

"Tak boleh ada yang mencederai kesepakatan," tegasnya. 

Karena itu, ketika Kiai Ma'ruf ditanya apakah sistem khilafah itu islami atau tidak, ia menjawab islami. Namun, yang islami bukan satu-satunya. 

Menurut kiai jebolan Pondok Pesantren Tebuireng ini, sistem kerajaan yang digunakan Arab Saudi juga bisa disebut islami. Juga sistem keamiran atau emirat. Bahkan republik sebagaiman digunakan Mesir, Turki, Pakistan, dan Indonesia bisa islami juga. 

Tak hanya itu, ia mau menjadi cawapres karena Jokowi punya komitmen terkait ekonomi umat dengan apa yang disebutnya sebagai arus baru ekonomi Indonesia, membangun ekonomi dari bawah. 

Jokowi, sambungnya, punya program redistribusi aset atau tanah ke lembaga masyarakat dan ke pesantren. 

"Dia berpihak kepada ekonomi kerakyatan dan keumatan. Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah dan Pak Jokowi sendiri ketuanya."

Pak Jokowi, lanjutnya, ingin menjadikan Jakarta sebagai pusat keuangan syariah dunia. Tak hanya itu, ia juga ingin menjadikan Jakarta sebagai pusat produsen halal dunia. (Abdullah Alawi)