Jakarta, NU Online

 

Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifudin menjelaskan bahwa pangkal dari polemik kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL) diakibatkan oleh gagalnya pemerintah melakukan tata kelola transportasi logistik.

 

Irham merekam, sejak kebijakan pemerintah era Presiden Soeharto tidak ada penambahan jalan yang signifikan untuk mengakomodasi kebutuhan pengangkutan logistik lewat darat. Parahnya, jalur untuk kereta api yang kebanyakan peninggalan Belanda, itupun dikurangi akibat politik.

 

"Akumulasi ini itu per hari ini menyebabkan pemerintah gagal melakukan tata kelola transportasi logistik yang sehat akibatnya adalah rakyat yang dikorbankan, dibentur-benturkan, saling menyalahkan," katanya saat Diskusi Rutin Forum Kramat dengan tema Zero ODOL Policy: Siapa yang Diuntungkan di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, pada Jumat (4/7/2025).

 

Irham meminta masyarakat tidak melihat permasalahan kecelakaan di jalan raya dari satu sisi. Ia tak menampikan bahwa kecelakaan tersebut banyak terjadi akibat truk logistik dan sopir itu sendiri yang banyak menjadi korban.

 

"Masalahnya adalah ini ada ketimpangan struktural para driver. Para sopir truk itu tidak dalam sisi untuk melakukan bergain, negosisasi," jelasnya.

 

Menurutnya, jika Zero ODOL dalam waktu dekat dijalankan hanya mengakibatkan situasi yang semakin runyam. Pasalnya, akan berimbas terhadap kerusakan yang lebih luas.

 

"Kalau ini secara gegabah diputuskan atau diterapkan, kita sendiri siap. Akan berapa banyak kerusakan, mafsadah yang bisa ditimbulkan dari ini, akan banyak orang kehilangan pekerjaan, harga komoditas barang dan jasa akan mengalami kenaikan drastis dan seterusnya," katanya.

 

Ia ingin memastikan bahwa penerapan Zero ODOL yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini bisa memenangkan semua pihak.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno meminta pemerintah juga memanfaatkan lalu lintas melalui laut. Ia menimbang, Indonesia sebagai negara kemaritiman maka perlu peran laut sebagai alat transportasi diperbanyak.

 

"Perlu peran laut biar tidak merusak melalui kapal-kapal. Tetapi perhubungan laut perlu menyediakan kapal setiap hari, ada ke Medan, ke Jambi, jadi nggak usah jauh-jauh dari Jambi mau ke Padang sudah tidak perlu jauh-jauh lagi. Ini nggak, dibawa dari Jakarta terus menyeberang B3 lagi, ada lagi pakai trailer ini yang menjadi persoalan ya," katanya.

 

Ia memperjelas, polemik transportasi darat harus serius ditangani dengan baik. Dari sisi penanganan perbaikan jalan, kemacetan, dan kecelakaan.

 

"Tol kita itu semua dirancang untuk logistik namun setiap dua tahun naik terus lama-lama nggak kuatkan, pindah ke jalan arteri. Bagaimana tol itu untuk angkutan jalan itu murah," katanya.

 

Sementara itu, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Yusuf Nugroho menganggap bahwa kebijakan Zero ODOL akan diteriapkan pemerintah untuk menjawab masalah kecelakaan yang kian marak.

 

 

"Keselamatan ini menjadi salah satu hal yang penting, jangan sampai selama inikan rekan-rekan pengemudi banyak yang terlibat sebagai korban yang akhrinya bahkan meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih sengsara lagi," terangnya.