Demo Pengemudi ODOL, Ketua PBNU: Kepentingan Mata Rantai Ekonomi Harus Dipikirkan

Jakarta, NU Online

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohamad Syafi’ Alielha atau Savic Ali mendorong masyarakat agar tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri-sendiri terutama dalam mata rantai ekonomi. Hal itu disampaikannya menanggapi demo pengemudi truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang berlangsung pada Rabu (2/7/2025) besok.

"Dalam mata rantai ekonomi barang itu, kelihatan peran itu. Dan itu kalau bolong, nggak jalan, orang baru berpikir, 'oh iya'. Orang nggak bisa memikirkan kepentingannya sendiri saja. Juga ada kepentingan di mata rantai itu yang harus dipikirkan," katanya di Lantai 5 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, pada Senin (30/6/2025) lalu.

Savic menyatakan, pada prinsipnya ia mendukung setiap gerakan masyarakat yang dilandasi kegelisahan bersama dan aspirasi yang belum didengar. Menurutnya, keputusan untuk turun aksi merupakan bentuk dari kebuntuan dialog antara masyarakat dan pemerintah.

"Kalau teman-teman memutuskan aksi, berarti kan sudah menemukan kebuntuan, ada aspirasi, ada kepentingan yang tidak pernah diakomodasi, tidak didengar. Saya kira PBNU itu kan posisinya seperti dulu dicontohkan Gus Dur, bahwa PBNU sebetulnya adalah suara mereka yang tidak didengar, voice of the voiceless," jelasnya.

Lebih lanjut, Savic menjelaskan bahwa rencana kebijakan Zero ODOL oleh pemerintah seharusnya juga mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya logistik nasional. Ia menyayangkan kurangnya kesadaran publik soal bagaimana harga barang termasuk bahan pokok bisa ditekan berkat efisiensi dalam sistem distribusi.

"Dia nggak tahu bahwa mangga kita itu diangkut oleh truk, beras kita dan apa pun, kita bisa menikmati harga itu ternyata ada yang menanggung, karena biaya kirim selama ini murah, karena ditekan. Ternyata kalau dipakai aturan bahwa truk hanya 4 ton, itu harga beras akan bisa seperti sekarang, misalnya. Banyak orang yang tidak mikir itu," katanya.

Menurut Savic, jika ruang dialog tidak dibuka, maka aksi massa menjadi pilihan terakhir, sebagaimana pernah terjadi di negara lain seperti di London, Inggris, ketika buruh kereta api berdemo sehingga melumpuhkan ekonomi.

"Tanggal sekian kami demo, otomatis sekian 10 juta orang London tidak bisa kerja, sehingga pemerintah dipaksa harus follow up benar agar terjadi titik temu dengan para buruh kereta. Karena kalau nggak, yang dirugikan 10 juta, ekonomi berhenti karena sebagian besar orang pakai kereta, bukan mobil," katanya.

"Bahkan nggak cuma itu, mungkin kalau Menhub bisa dijawab, itu selesai. Belum tentu juga. Tapi kalau ada hari seluruh angkutan mandek, itu dampaknya akan memaksa pemerintah untuk mengambil langkah pemecahan," terangnya.