Garut, NU Online 

Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Informasi Deddy Hermawan mengatakan, sejak periode pemerintahan Jokowi salah satu persoalan yang menjadi tanggung jawab di kementeriannya adalah menanggulangi maraknya informasi tidak benar yang beredar di media sosial atau hoaks. 

“Ini adalah simalakama karena internet yang seharusnya untuk hal yang produktif malah menjadi pemecah belah masyarakat,”katanya sesaat sebelum membuka Ngaji Teknologi di Kantor PCNU Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa, (2/4).  

Saat ini, menurut dia, di Indonesia ada sekitar 140 juta pengguna dari 280 juta penduduk. Penggunanya terus meningkat setelah kebijakan infrastruktur yang digalakkan pemerintah mendorong kemampuan masyarakat mengaksses internet. 

Namun, perkembangan tersebut tidak diiringi kemampuan pengguna dalam penyaringan informasi atau penanggulangan hoaks. 

“Kami pernah konsultasi ke PBNU bagaimana mengelola informasi, mencari solusi mengklarifikasi informasi-informasi yang tidak benar yang muncul di publik,” katanya.  

Kominfo juga berkonslutasi ke Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas keagamaan lain. Hal itu dilakukan karena hoaks yang terjadi kebanyakan berbasis ajaran agama. 

“Kami mendorong NU dan Muhammadiyah untuk menanggulangi hoaks,” katanya. 

Kominfo kemudian melanjutkan kerja sama dengan PBNU melalui Lakpesdam dan LTN melalui Ngaji Teknologi. Kerja sama tersebut adalah penguatan literasi publik untuk pengguna media sosial dengan cara berpikir yang benar. 

“Ketemulah kita dengan ilmu manthiq. Saya mendapatkan informasi di komunitas pesantren bahwa ilmu itu diajarkan di kalangan santri senior. Padahal berita bohong menyasar ke santri baru,” jelasnya. 

Oleh karena itu, ilmu manthiq harus diajarkan kepada santri-santri baru juga dengan kemasan yang lebih mudah dan praktis. (Abdullah Alawi)