Jember, NU Online
Masyarakat diharapkan tidak berburuk sangka dan tidak gegabah dalam menyikapi merebaknya informasi terkait pencoblosan surat suara di Malaysia. Biarlah kasus tersebut ditangani oleh pihak yang berwenang.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Ketua Lembaga Dakwah PBNU, H Badri Hamidi di sela-sela sebuah acara di Jember, Jawa Timur, Jumat (12/4).

Menurutnya, masyarakat tidak perlu ikut menghakimi dan buru-buru memvonis siapa yang salah dalam kasus tersebut.
"Bahwa masyarakat perlu mengawasi ya, tapi tidak perlu gegabah menilai siapa yang curang dan siapa yang salah," ujarnya.

Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur itu mengimbau agar masyarakat mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada polisi, KPU dan pihak-pihak terkait. Ia mengaku yakin KPU dan polisi dapat mengungkap seterang-terangnya fakta yang sesungguhnya.

"Nanti akan ketahuan siapa yang bohong, siapa yang curang, dan siapa yang merekayasa," jelasnya.

Terkait dengan KPU, Badri menengarai ada upaya yang masif untuk mendelegitimasi lembaga penyelenggara Pemilu itu. Tengarai tersebut bisa dibaca dengan jelas dari sejumlah tudingan miring elit politik terhadap KPU.

Jadi intinya, terangnya, akan diciptakan opini bahwa KPU tidak becus dan berat sebelah sehingga jika hasil Pemilu tak sesuai harapan mereka, maka Pemilu dianggap tidak sah.

"Ini bahaya dan harus kita lawan bersama. Tapi saya yakin masyarakat tidak akan mudah percaya begitu saja terhadap segala bentuk upaya delegitimasi KPU. Di zaman seperti sekarang ini, KPU tidak mungkin main-main," pungkasnya. (Aryudi AR/Muhammad Faizin)