Politik identitas seringkali mengaburkan substansi sehingga para elit kerap melenceng dari tujuan politik sesungguhnya, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Artinya, keadilan, kesejahteraan, kemakmuran bangsa merupakan tujuan (ghayyah), sedangkan politik merupakan alat (instrumen) untuk mewujudkan tujuan tersebut. Hal itu menuntut konsekuensi logis bahwa siapa saja yang ingin memimpin negeri ini harus mempunyai integritas, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi dalam bentuk program, bukan melontarkan wacana-wacana politik identitas yang tidak mendidik publik dalam hal edukasi politik.

Eskalasi politik identitas boleh dibilang pertama kali muncul dan langsung meledak ketika berlangsungnya Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Seseorang yang mempunyai identitas berbeda secara keyakinan dieksploitasi secara masif sehingga memunculkan intoleransi dalam skala luas. Bahkan berdampak pada konflik horisontal yang tidak berkesudahan. Apalagi ditambah ‘gorengan-gorengan’ informasi di media sosial yang tidak sedikit memunculkan polarisasi pandangan dan pola pikir, bahkan mendestruksi akal sehat.

Kebebasan cara pandang yang sampai mendestruksi atau merusak akal sehat bukan bagian dari konsekuensi demokrasi. Karena kehidupan demokrasi menuntut kemajuan cara pandang dan pola pikir bagaimana membangun bangsa dan negara di tengah kemajemukan identitas. Sebab itu, para elit politik mestinya tidak hanya mengejar kekuasaan belaka, tetapi juga menawarkan program kemajuan bangsa dan negara sehingga politik tidak berisi wacana-wacana tidak penting (nihil substansi), seperti politik identitas.

Terlihat jelas bahwa wacana politik identitas ini mulai kerap muncul di masa-masa pemilihan presiden (pilpres) 2019, tepatnya sejak para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ditetapkan oleh partai koalisi. Dari tiba-tiba menyebut pasangan calon yang diusungnya sebagai santri hingga terkahir mengkristal disebut sebagai ulama. Ini politik nihil substansi karena bangsa Indonesia tidak hanya berisi orang-orang Islam, tetapi juga umat agama lain. Jangan sampai umat agama lain yang juga bagian dari bangsa Indonesia apatis dalam partisipasi membangun bangsa sebab yang diwacanakan hanya persoalan itu-itu saja.

Akhirnya, sampailah tulisan ini pada persoalan penyebutan ulama. Penyematan gelar ulama tidak dapat dilakukan secara srampangan, semena-mena, tanpa ajar dan dasar, apalagi hanya untuk kepentingan politik praktis. Nabi Muhammad SAW menyebutkan, al-‘ulama waratsatul anbiya’, ulama merupakan pewaris para Nabi. Warisan Nabi tidak hanya ilmu agama, tetapi juga keistimewaan dan akhlak mulia terhadap sesama makhluk Allah di muka bumi.

Habib Muhammad Luthfi bin Yahya dalam bukunya Secercah Tinta (2014) menjelaskan tentang siapakah ahli dzikir itu. Ia menyatakan bahwa ahli dzikir adalah para wali dan para ulama yang dalam hatinya terdapat rasa takut (khasyyah) kepada Allah SWT. Dalam QS Al-Anbiya ayat 7 disebutkan bahwa ahli dzikir ialah orang-orang berilmu. Namun, perlu dipahami bahwa ahli dzikir bukan sekadar orang yang pintar. Itu artinya semua orang pintar bukan berarti ahli dzikir. Dengan kata lain, semua orang pintar tidak bisa dikatakan sebagai ulama.

Ahli dzikir ialah orang yang ‘arif, rijalul ‘arif. Habib Luthfi menyebutkan, kalau orang ‘arif sudah dipastikan ibadahnya baik. Itu semua disaksikan dan diakui oleh Allah yang menciptakan. Para wali, ulama, dan orang-orang ‘arif itulah sumber-sumber akidah, bagaimana umat Islam bisa memahami agama dengan sumber-sumber mutawatir, dapat dipertanggungjawabkan, dan tersambung hingga kepada Nabi Muhammad SAW kemudian sampai kepada seluruh umat. Sebab, para ulama selain dinyatakan oleh Nabi Muhammad dalam sabdanya juga mendapatkan kesaksian dalam Al-Qur’an. Ulama, sungguh derajat yang bukan main-main.

Sejarah mencatat, ketika Rasulullah SAW telah wafat, para sahabat menjadi rujukan umat dalam setiap urusan, baik menyangkut agama, politik, dan sosial. Setelah sahabat tidak ada, generasi selanjutnya ialah tabi’in yang disebut juga generasi salaf, atau yang sering disebut salafus shalih. Dan setelah itu ulama mutaqaddimin. Mereka semua mendapat pengakuan langsung dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Predikat yang diberikan Rasulullah kepada generasi berikutnya ialah ulama’i ka an-nabi bani isra’il (ulama dari kalangan umatku seperti para Nabi di kalangan Bani Israil).

Dari pengakuan dan predikat yang dinyatakan langsung oleh Nabi Muhammad tersebut menegaskan keistimewaan ulama dari kalangan umat Nabi SAW yang sebanding dengan Nabi di kalangan Bani Israil. Dari petunjuk tersebut, tidak ada alasan bagi umat Nabi Muhammad untuk tidak mengikuti ulama yang merupakan pewaris para Nabi. Kriteria ulama yang dapat diikuti tentu saja yang mewarisi akhlak Nabi Muhammad dan mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik dengan ilmu-ilmu yang dimilikinya, tidak membuat kerusakan di muka bumi, mampu hidup berdampingan dengan sesama makhluk Allah SWT, dan lain sebagainya.

Istilah ulama sendiri merujuk kepada seseorang yang mumpuni dalam bidang ilmu agama, berakhlak baik, menjadi teladan hidup bagi masyarakat, dan sifat-sifat mulia lainnya. Ulama senantiasa mengisi sendi-sendi kehidupan dengan laku positif yang berdampak kebaikan secara luas. Keberadaan ulama mendatangkan rahmat, bukan laknat. Dakwahnya juga merangkul, bukan memukul, mengajak bukan mengejek.

Habib Luthfi dalam buku yang sama menyebutkan hadits Riwayat Ad-Dailami dari Anas r.a, Rasulullah SAW bersabda: ittabi’ul ulama’a fainnahum suruuhud dunyaa wamashaa biihul akhirah. “Ikutilah para ulama karena sesungguhnya mereka adalah pelita-pelita dunia dan lampu-lampu akhirat.” (HR Ad-Dailami)

Hadits di atas tentu saja semakin memperkuat pengakuan Rasulullah terhadap para ulamanya. Namun, saat ini sebagian masyarakat tidak sedikit yang terjebak dengan simbol-simbol agama yang melekat melalui pakaian seseorang. Akibatnya, meskipun seorang itu tidak berilmu, bahkan secara perilaku dan ucapan tidak mencerminkan akhlak mulia, tetapi kerap diikuti sebagai seorang yang dianggap mengerti agama. Na’udzubillah.

Konsep ulama menurut Muhammad Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang jelas terhadap agama, Al-Qur’an, ilmu fenomena alam. Pengetahuan tersebut mengantarkan seseorang memiliki rasa khasyyah (takut) kepada Allah. Ulama juga mempunyai kedudukan sebagai pewaris Nabi yang mampu mengemban tugas-tugasnya serta memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. 

Namun, relevansi dalam kehidupan sekarang terutama di Indonesia yang lebih sering mengaitkan atau membatasi pengertian ulama hanya kepada para kiai, ustadz dan pendakwah adalah berbeda dengan pemahaman Quraish Shihab, karena pembatasan itu terkadang mengantarkan pada kekeliruan dan kesalahan dalam menilai seseorang. Kecuali gelar tersebut memang disematkan kepada seseorang yang memang secara ilmu agama mumpuni dan mempunyai akhlak yang baik terhadap kehidupan bersama.

Oleh karena itu, konsep ulama menurut Quraish Shihab adalah mengacu pada sifat-sifat, bukan hanya sekadar pada gelar atau atribut lahiriah. Cara pandang tersebut akan lebih sesuai dalam semangat agama, bahwa kemuliaan bukan dikarenakan gelar atau jabatan tertentu, melainkan dengan ketakwaan dan kecintaan manusia kepada Allah dilengkapi dengan ilmu agama yang mumpuni yang dengan ilmu itu mempunyai dampak positif terhadap kehidupan manusia secara umum. Ini menunjukkan bahwa ulama juga termasuk kaum intelektual yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.

Badaruddin Hsukby dalam bukunya Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman (1995) mengungkapkan definisi ulama menurut para Mufassir Salaf, di antarannya, pertama, menurut Imam Mujahid berpendapat bahwa ulama adalah orang yang hanya takut kepada Allah SWT. Malik bin Anas pun menegaskan bahwa orang yang tidak takut kepada Allah bukanlah ulama.

Kedua, pendapat Hasan Basri bahwa ulama ialah orang yang takut kepada Allah dikarenakan perkara ghaib, suka terhadap sesuatu yang disukai Allah, dan menolak segala sesuatu yang dimurkai Allah. Ketiga, pendapat Ali Ash-Shabuni bahwa ulama adalah orang yang rasa takutnya kepada sangat mendalam dikarenakan ma’rifatnya. Keempat, menurut Ibnu Katsir yang menyebutkan ulama adalah yang benar-benar ma’rifatnya kepada Allah sehingga mereka takut kepadanya. Jika ma’rifatnya sudah mendalam, maka sempurnalah takut kepada Allah.

Kelima, Syekh Nawawi Al-Bantani yang berpendapat bahwa ulama adalah orang-orang yang menguasai hukum syara’ untuk menetapkan sah itikad maupun amal syari’at lainnya. Dalam hal ini, Wahbah Zuhaili berkata bahwa secara naluri ulama ialah orang-orang yang mampu menganalisa fenomena alam untuk mengubah hidup dunia dan akhirat serta takut ancaman Allah jika terjerumus ke dalam kenistaan. Orang-orang maksiat hakikatnya bukan ulama.

Kelima definisi dari para Mufasir Salaf tersebut, bisa ditarik benang merah yakni ulama ialah orang yang takut kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam QS Al-Fathir ayat 28: innama yakhsyallaha min ibadihil ulama (sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya hanyalah para Ulama).

Terkait kata ulama dalam Nahdlatul Ulama KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mengatakan bahwa nama Nahdlatul ulama diilhami oleh kalimat Ibnu Athaillah as-Sakandari (W 1309 M) penulis kitab Al-Hikam. Menurut Gus Dur, Mbah Hasyim Asy’ari (Pendiri NU) kerap mengutip Ibnu Athaillah yang mengatakan, Latashhab man la yunhidluka ilallahi haaluhu wa laa yadulluka ilallahi maqooluhu (jangan kau jadikan sahabat atau guru orang yang amalnya tidak membangkitkan kamu kepada Allah).

Membangkitkan itu makna dari yunhidlu. Menurut Gus Dur, ulama-lah yang tingkahnya membangkitkan kepada Allah. Maka lahirlah Nahdlatul Ulama. Kata nahdlah jelas dari yunhidlu tadi. Kala itu usulan kata Ulama dari banyak kiai. Tapi Gus Dur mengungkapkan, yang merangkum menjadi kata-kata Nahdlatul Ulama ialah Mbah Hasyim Asy’ari. Wallahu’alam bisshowab.