Tulungagung, NU Online
Ketua Umum DPP PKB (Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa), Muhaimin Iskandar mengakui, politik ahlussunnah yang diwarnai pemikiran pesantren terbukti mampu menjadi solusi untuk mencairkan kebekuan-kebekuan politik Bangsa Indonesia. Karenanya, dalam membangun demokrasi ke depan, kader-kader PKB diminta mengisinya dengan tradisi dan perilaku politik yang sejalan khittah perjuangan nahdliyin.
“Negara Indonesia terpecah karena ada yang menghendakinya menjadi negara Islam, saat itu telah terjadi kebekuan politik. Kiai Wahid Hasyim, akhirnya menjadi tokoh yang mampu mencairkan kebekuan itu. Ini contoh bahwa pemikiran pesantren bisa menjadi solusi di tengah suasana politik yang mengalami kebekuan,”ujar Muhaimin Iskandar.
<>Dia melontarkan pernyataan itu saat menyampaikan pidato politik dalam pembukaan musyawarah cabang (Muscab) II DPC PKB Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (28/4) siang. Muscab yang digelar di Pondok Pesantren Ma’hadul Ilmi wal Amal Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, itu juga dihadiri Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jatim, KH. Abdul Aziz Mansyur.
Selain dihadiri fungsionaris PKB tingkat cabang hingga ranting, pembukaan Muscab juga dihadiri Ketua Tanfidz DPC PKB Tulungagung, Drs Muh. Kirom, MSi dan Ketua Dewan Syuro, KH. Muhsin Ghozali. Hadir pula, Ketua PC NU Tulungagung, H. Chamim Badruzzaman dan Bupati Ir Heru Tjahjono, MM bersama Wakil Bupati, Moh. Athiyah, SH.
Muhaimin menguraikan, ketika era Orde Baru berkuasa, tak dipungkiri bahwa perkembangan demokrasi mengalami kebuntuan. Ketika reformasi bergulir, kebekuan demokrasi yang berlangsung bertahun-tahun itu, akhirnya bisa mencair berkat peran dan perjuangan tokoh pesantren, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“Sejarah tak bisa ditutupi, peran politik ahlussunnah yang dibawa Gus Dur telah mampu mendorong terwujudnya proses demokrasi di Indonesia,’’ ungkap Muhaimin mengingatkan kader-kadernya.
Hasilnya, kata dia, setelah reformasi, demokrasi yang semula merupakan sesuatu yang asing dan selalu dicurigai, akhirnya menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. “Bayangkan! Kalau Gus Dur tidak memperjuangkannya, kira-kira keadaan demokrasi di Indonesia tidak seperti sekarang ini,” katanya.
Muhaimin juga minta kader KPB tidak melupakan kebekuan ketika dilakukan amandemen UUD 1945. Kebekuan itu menjadi cair atas peran tiga orang tokoh yang mencetuskan percepatan amandemen. Ketiga tokoh itu, katanya, seorang dari PDIP dan dua orang tokoh lainnya merupakan tokoh yang dibesarkan lewat pesantren.
“Mungkin, kader PKB lupa kalau yang mencairkan kebekuan dalam amandemen adalah tokoh dari pesantren, Yusuf Muhammad (Gus Yus). Dialah yang ikut berjasa dalam percepatan amandemen. Satunya lagi, Slamet Efendi Yusuf , tokoh yang juga dibesarkan lewat pesantren,” ujar Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar.
Diingatkan Muhaimin, PKB bertekad membenahi diri untuk membangun demokrasi tahap II dengan mengisi tradisi dan perilaku politik yang sejalan dengan perjuangan politik ahlussunnah. “Citra eksekutif masih buruk, karena reformasi birokrasi belum jalan. Legislatifnya, jadi bahan olok-olokan. Yudikatifnya, masih tetap begini saja. Inilah yang harus kita perjuangkan. Karena itu, PKB bertekad melakukan pembenahan diri,” papar Muhaimin.
Kontributor : Muhibuddin
