Jakarta, NU Online
Lambatnya proses penyerahan nama-nama hasil seleksi calon anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) tahun 2010 kepada Presiden dikeluhkan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding. Dia ingin Kementerian Agama bisa segera menyerahkan hasil seleksi itu kepada pihak Istana, untuk kemudian diserahkan ke DPR RI.
"Ngapain ditunggu lama-lama, kita minta jangan lama-lamalah, biar cepat, masyarakat sudah menunggu janjinya sejak tahun kemarin," kata Karding kepada Jurnalparlemen.com, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/1).<>
Ketika ditanyakan isu penyebab molornya proses penyerahan hasil seleksi KPHI karena menunggu pensiunnya Sekretaris Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh Abdul Ghafur Djawahir yang lolos seleksi bersama 18 bakal calon lainnya, politisi PKB ini enggan mengomentarinya.
"Itu urusan Kementerian Agama, saran kita betul-betul dari masyarakat, jangan orang Kementerian Agama sendiri," ujarnya.
Komisi VIII, lanjut Karding, belum menjadwalkan kapan proses fit and proper test itu akan dilakukan. "Nanti kita tunggu dari Presiden," pungkas anggota DPR Dapil Jateng VI ini. (ful)
Lambatnya proses penyerahan nama-nama hasil seleksi calon anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) tahun 2010 kepada Presiden dikeluhkan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding. Dia ingin Kementerian Agama bisa segera menyerahkan hasil seleksi itu kepada pihak Istana, untuk kemudian diserahkan ke DPR RI.
"Ngapain ditunggu lama-lama, kita minta jangan lama-lamalah, biar cepat, masyarakat sudah menunggu janjinya sejak tahun kemarin," kata Karding kepada Jurnalparlemen.com, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/1).<>
Ketika ditanyakan isu penyebab molornya proses penyerahan hasil seleksi KPHI karena menunggu pensiunnya Sekretaris Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh Abdul Ghafur Djawahir yang lolos seleksi bersama 18 bakal calon lainnya, politisi PKB ini enggan mengomentarinya.
"Itu urusan Kementerian Agama, saran kita betul-betul dari masyarakat, jangan orang Kementerian Agama sendiri," ujarnya.
Komisi VIII, lanjut Karding, belum menjadwalkan kapan proses fit and proper test itu akan dilakukan. "Nanti kita tunggu dari Presiden," pungkas anggota DPR Dapil Jateng VI ini. (ful)
