Jakarta, NU.Online
Forum Wartawan Peduli HIV/AIDS (FWPHA) mendesak pemerintah untuk menurunkan harga obat bagi penderita HIV/AIDS. Pemerintah juga diminta untuk tidak memungut bea masuk bagi obat-obatan HIV/AIDS.

Demikian dikatakan Sekretaris Eksekutif FWPHA Muhammad Saefullah kepada NU.Online, Selasa (16/09/2003). Menurut dia, obat-obatan untuk menekan angka kematian dan kesakitan akibat virus HIV/AIDS sangat mahal di pasaran. Obat yang disebut antiretroviral (ARV) ini dapat menekan sekitar 50 persen angka kematian akibat infeksi HIV.

"Namun sayang, obat ini masih mahal dan hampir tidak terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Untuk itu pemerintah harus segera memperhatikan ini. Misalnya dengan tidak memungut bea masuk bagi obat-obatan seperti ini," katanya.

Dewasa ini, tambah Saefullah, sudah ada 18 jenis obat ARV yang mendapat izin edar dari Food Drugs Administration (FDA), Amerika Serikat, dan diedarkan ke seluruh dunia. Pemerintah Indonesia, tukasnya lagi, harus segera memperhatikan hal ini, mengingat berdasarkan data yang didapatkan FWPHA, saat ini terdapat 120.000 orang dengan HIV/AIDS (Odha) di Indonesia. "Para remaja kita yang terutama 14 th, 15 th, 17 th, tak perlu meninggal hanya karena tidak terjangkaunya harga obat ARV,"  katanya

Sebagai Pembanding jumlah persebaran penderita aids di Indonesia,  data yang dilansir dari Yayasan Pelita Ilmu, hingga akhir Agustus 2003, tercatat sebanyak 3614 kasus HIV/AIDS di Indonesia. Jumlah yang sesungguhnya diperkirakan sebanyak 130.000 kasus HIV/AIDS di seluruh Indonesia. Hal lain, angka kematian orang dengan HIV/AIDS (Odha) di Indonesia amatlah tinggi padahal di banyak negara sudah terjadi penurunan tajam angka kematian akibat AIDS. Bahkan sebagian besar Odha sudah dapat produktif kembali. Perbaikan kualitas hidup dan penurunan angka kematian ini dapat dicapai berkat terapi antiretroviral (ARV).

Tingginya angka ini semestinya menjadi perhatian pemerintah, untuk menekan angka penyebaran yang semakin tinggi itu haruslah diakukan upaya-upaya sistematis dengan menurunkan harga obat yang dijual di pasaran. "Kalau saja pemerintah berani menghapuskan bea masuk, itu  merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap penderita Aids" tambahnya.

Saefullah juga mengatakan, pendirian FWPHA ini dimaksudkan untuk membantu penyebaran informasi mengenai HIV/AIDS. Hal ini, penting karena wartawan sebagai ujung tombak media massa harus mengetahui dengan jelas mengenai HIV/AIDS. "Program kita akan terfokus pada kampanye, pendidikan dan publikasi. Ini semua agar teman-teman wartawan bisa memahami lebih jauh mengenai HIV/AIDS," ungkap wartawan Duta Masyarakat ini.

FWPHA yang dideklarasikan bulan Agustus 2003 lalu ini sendiri beranggotakan lebih 30 orang wartawan termasuk NU.Online dan dari berbagai media massa. (Cih)