Serang, NU Online
Pimpinan Wilayah GP Ansor Provinsi Banten Lukman Hakim mengecam tindakan anarkis yang menimpa jemaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Ahad (5/2) dan menewaskan tiga orang. Peristiwa tersebut telah mencoreng peradaban bangsa ini yang melindungi hak-hak sipil warga negara.
“Apapun dalilnya kami GP Ansor NU mengutuk cara-cara kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dalam setiap ajaran agama kekerasan tidak dibenarkan,” jelasnya, Rabu (9/2).r />
Lukman mendesak kepada pemerintah agar bisa melindungi hak-hak sipil warga negara secara proporsional termasuk anggota Ahmadiyah. Pihaknya juga mendukung kepada aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut secara bijak adil dan proporsional.
“Kami tidak bicara persoalan aqidah karena perbedaan aqidah tidak akan memiliki titik temu. Kami hanya meminta kepada pemerintah pusat, provinsi kabupaten/kota harus menjamin hak-hak sipil warga negara termasuk anggota Ahmadiyah untuk hidup berdampingan dalam bingkai kehidupan bernegara dan berbangsa,” katanya.
Lukman menyatakan, kasus bentrok berdarah di Cikeusik jangan sampai merembet ke daerah lain. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pimpinan masyarakat di grassroot agar lebih arif menyikapi persoalan ini. Tokoh masyarakat bisa mengendalikan diri dan menjaga supaya masyarakat tidak mudah terprovokasi. Mengingat, masyarakat bawah sangat sensitif dari segi apapun dan mudah terpancing emosinya.
“Kami berharap tidak ada korban lagi yang berjatuhan. Kasus ini dapat diselesaikan secara proporsional. Kami juga meminta kepada jemaah Ahmadiyah membuka diri untuk dialog dengan masyarakat, sehingga persolan ini bisa terselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Pada bagian lain, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sanuji Pentamerta menambahkan, pihak Ahmadiyah seharusnya mentatati kesepakatan yang sudah dibuat dan mematuhi SKB Tiga Menteri. Selain itu, masyarakat diimbau menahan diri agar insiden ini tidak terulang kembali. “Kami imbau masyarakat tidak melakukan tindakan anarkhis kembali,” pungkasnya. (zni)
Pimpinan Wilayah GP Ansor Provinsi Banten Lukman Hakim mengecam tindakan anarkis yang menimpa jemaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Ahad (5/2) dan menewaskan tiga orang. Peristiwa tersebut telah mencoreng peradaban bangsa ini yang melindungi hak-hak sipil warga negara.
“Apapun dalilnya kami GP Ansor NU mengutuk cara-cara kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dalam setiap ajaran agama kekerasan tidak dibenarkan,” jelasnya, Rabu (9/2).
Lukman mendesak kepada pemerintah agar bisa melindungi hak-hak sipil warga negara secara proporsional termasuk anggota Ahmadiyah. Pihaknya juga mendukung kepada aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut secara bijak adil dan proporsional.
“Kami tidak bicara persoalan aqidah karena perbedaan aqidah tidak akan memiliki titik temu. Kami hanya meminta kepada pemerintah pusat, provinsi kabupaten/kota harus menjamin hak-hak sipil warga negara termasuk anggota Ahmadiyah untuk hidup berdampingan dalam bingkai kehidupan bernegara dan berbangsa,” katanya.
Lukman menyatakan, kasus bentrok berdarah di Cikeusik jangan sampai merembet ke daerah lain. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pimpinan masyarakat di grassroot agar lebih arif menyikapi persoalan ini. Tokoh masyarakat bisa mengendalikan diri dan menjaga supaya masyarakat tidak mudah terprovokasi. Mengingat, masyarakat bawah sangat sensitif dari segi apapun dan mudah terpancing emosinya.
“Kami berharap tidak ada korban lagi yang berjatuhan. Kasus ini dapat diselesaikan secara proporsional. Kami juga meminta kepada jemaah Ahmadiyah membuka diri untuk dialog dengan masyarakat, sehingga persolan ini bisa terselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Pada bagian lain, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sanuji Pentamerta menambahkan, pihak Ahmadiyah seharusnya mentatati kesepakatan yang sudah dibuat dan mematuhi SKB Tiga Menteri. Selain itu, masyarakat diimbau menahan diri agar insiden ini tidak terulang kembali. “Kami imbau masyarakat tidak melakukan tindakan anarkhis kembali,” pungkasnya. (zni)
