Jakarta, NU Online
Ketua Umum Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak berani membuat keputusan melarang atau mengakui keberadaan Ahmadiyah di Indonesia.
Demikian pula, kata Gus Dur, para menteri terkait pada kabinet Presiden Yudhoyono tak memiliki keberanian menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri pada Ahmadiyah. Padahal, ujarnya, SKB itu penting untuk penegasan keberadaan Ahmadiyah.<>
“Menteri Luar Negeri-nya, Hasan Wirayuda juga takut pulang (dari luar negeri), takut disuruh tanda tangan," cetus Gus Dur yang juga mantan presiden RI itu dalam acara Kongkow Bareng Gus Dur, di Utan Kayu, Jakarta Timur, Sabtu (26/4) kemarin.
Mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu juga mengecam aksi kekerasan oleh sejumlah kelomok Islam garis keras pada pengikut Ahmadiyah. Pun perusakan terhadap aset dan fasilitas milik Ahmadiyah.
Namun demikian, ia mengaku tak terlalu risau dengan hal itu. Pasalnya, kata dia, kelompok Islam garis keras itu, tak lama lagi bakal habis. "Rakyat akan bergerak, itu digerakkan Tuhan atau setan, saya nggak tahulah," tandasnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung Hendarman Supandji memperkirakan SKB tiga menteri untuk Ahmadiyah bakal terbit pada pekan depan. Namun, ia tak bisa memastikan hari apa pada pekan depan itu.
Menurutnya, saat ini baru Departemen Agama yang sudah menyelesaikan SKB itu. "Sekarang ini baru diputuskan pada tingkat departemen," katanya.
Hendarman menambahkan, SKB itu merupakan surat ketetapan bersama yang pondasi awalnya harus memiliki dasar yang kuat. "Jadi, jika dikeluarkan harus ada prosedurnya," tandasnya. (rif/okz)
Ketua Umum Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak berani membuat keputusan melarang atau mengakui keberadaan Ahmadiyah di Indonesia.
Demikian pula, kata Gus Dur, para menteri terkait pada kabinet Presiden Yudhoyono tak memiliki keberanian menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri pada Ahmadiyah. Padahal, ujarnya, SKB itu penting untuk penegasan keberadaan Ahmadiyah.<>
“Menteri Luar Negeri-nya, Hasan Wirayuda juga takut pulang (dari luar negeri), takut disuruh tanda tangan," cetus Gus Dur yang juga mantan presiden RI itu dalam acara Kongkow Bareng Gus Dur, di Utan Kayu, Jakarta Timur, Sabtu (26/4) kemarin.
Mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu juga mengecam aksi kekerasan oleh sejumlah kelomok Islam garis keras pada pengikut Ahmadiyah. Pun perusakan terhadap aset dan fasilitas milik Ahmadiyah.
Namun demikian, ia mengaku tak terlalu risau dengan hal itu. Pasalnya, kata dia, kelompok Islam garis keras itu, tak lama lagi bakal habis. "Rakyat akan bergerak, itu digerakkan Tuhan atau setan, saya nggak tahulah," tandasnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung Hendarman Supandji memperkirakan SKB tiga menteri untuk Ahmadiyah bakal terbit pada pekan depan. Namun, ia tak bisa memastikan hari apa pada pekan depan itu.
Menurutnya, saat ini baru Departemen Agama yang sudah menyelesaikan SKB itu. "Sekarang ini baru diputuskan pada tingkat departemen," katanya.
Hendarman menambahkan, SKB itu merupakan surat ketetapan bersama yang pondasi awalnya harus memiliki dasar yang kuat. "Jadi, jika dikeluarkan harus ada prosedurnya," tandasnya. (rif/okz)
