Medan, NU Online
Negara berkembang seperti Indonesia sering menjadi latah terhadap isu yang sengaja diembuskan negara Barat, seperti HAM, gender, terorisme, dan demokrasi tanpa memedulikan akar masalahnya.
"Padahal isu-isu terjadi karena rendahnya kesejahteraan dan susahnya mendapatkan keadilan bagi masyarakat," kata Ketua Pusat Kajian Hukum, Konstitusi, dan HAM (Puskohham) IAIN Sumut, Ansari Yamamah di Medan, Rabu (12/12).
<>Menurut dia, dunia Barat gencar mensosialisasikan isu itu sehingga muncul asumsi bahwa mereka adalah negara beradab serta pelopor dan contoh penegakan HAM dan demokrasi.
"Hebatnya lagi, negara Barat sering menyediakan dana yang sangat besar untuk lembaga atau LSM yang dianggap konsisten memperjuangkan isu-isu tersebut," katanya.
Dengan penyediaan dana itu maka semakin kental stigma bahwa negara Barat adalah "kiblat" penegakan HAM dan demokrasi, katanya.
Yang mengherankan lagi, tambahnya, penyediaan dana itu sering untuk isu yang berkaitan dengan politik, seperti HAM, gender, dan demokrasi.
"Sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi masyrakat, bantuan dana itu jarang sekali dilakukan," kata alumnnus Leiden University, Belanda itu.
Menurut dia, pemerintah harus lebih fokus pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat dan proses penegakan hukum daripada menanggapi isu dari negara Barat yang sangat kental muatan politisnya itu.
Pranata sosial akan lebih mudah ditata jika perekonomian masyarakat sudah baik. "Bagaiman bisa bicara HAM dan demokrasi jika perut dalam keadaan lapar," katanya. (sam/ant)
