Warta
Ormas-Ormas Islam Perlu Keluarkan Keputusan Bersama Sikapi JAI
Selasa, 29 April 2008 | 14:28 WIB
Jakarta, NU Online
Ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Persis, Perti, dan lain-lain perlu segera menggelar pertemuan untuk menyikapi keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang sudah meresahkan masyarakat. Demikian dikemukakan sejumlah aktivis kebudayaan di Jakarta, Selasa (29/4).
Ketua Bidang Budaya Gerakan Spirit Pancasila, Giat Wahyudi, misalnya, mengatakan bahwa pertemuan ormas-ormas Islam itu merupakan langkah setrategis guna merumuskan keputusan bersama menyikapi keberadaan JAI.<>
Menurutnya, keputusan bersama yang dikeluarkan ormas-ormas itu memiliki arti penting bagi Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang merekomendasikan kepada Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama agar JAI segera dibubarkan.
"Mengingat Bakor Pakem mengalami kendala untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB), maka diperlukan kesepakatan publik, dalam hal ini ormas-ormas Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Perti, dan lain-lain," kata Giat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Lembaga Seniman dan Budayawan Muslim Indonesia (Lesbumi), M. Dienaldo, kepada NU Online mengatakan, para pengikut Ahmadiyah selain telah meresahkan kehidupan beragama umat Islam, "mereka juga telah mengobok-obok Islam dari dalam."
Mengomentari adanya sekelompok orang yang melakukan pembakaran terhadap masjid Ahmadiyah di Bogor dan Sukabumi beberapa waktu lalu, Dienaldo mengatakan, pembakaran itu terjadi sejatinya bermula dari "provokasi" jamaah Ahmadiyah sendiri.
"Pembakaran itu terjadi karena mereka meresahkan umat Islam karena meyakini bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW," terangnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) Usmar Ismail yang mengatakan, "persoalan Ahmadiyah harus diselesaikan secara Indonesia. Artinya, persoalan itu menyangkut kepentingan nasional dan kemaslahatan bersama."
"Karena itu, tindakan anarkis yang mewarnai kasus Ahmadiyah harus dicermati dan diselesaikan dalam koridor kepentingan nasional," tandas Usmar.
Usmar juga mengingatkan, sejarah didirikannya Ahmadiyah tidak lepas dari campur tangan pemerintah kolonial Inggris di India yang menginginkan agar umat Islam jauh dari ajaran agamanya. (dar)
Ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Persis, Perti, dan lain-lain perlu segera menggelar pertemuan untuk menyikapi keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang sudah meresahkan masyarakat. Demikian dikemukakan sejumlah aktivis kebudayaan di Jakarta, Selasa (29/4).
Ketua Bidang Budaya Gerakan Spirit Pancasila, Giat Wahyudi, misalnya, mengatakan bahwa pertemuan ormas-ormas Islam itu merupakan langkah setrategis guna merumuskan keputusan bersama menyikapi keberadaan JAI.<>
Menurutnya, keputusan bersama yang dikeluarkan ormas-ormas itu memiliki arti penting bagi Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang merekomendasikan kepada Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama agar JAI segera dibubarkan.
"Mengingat Bakor Pakem mengalami kendala untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB), maka diperlukan kesepakatan publik, dalam hal ini ormas-ormas Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Perti, dan lain-lain," kata Giat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Lembaga Seniman dan Budayawan Muslim Indonesia (Lesbumi), M. Dienaldo, kepada NU Online mengatakan, para pengikut Ahmadiyah selain telah meresahkan kehidupan beragama umat Islam, "mereka juga telah mengobok-obok Islam dari dalam."
Mengomentari adanya sekelompok orang yang melakukan pembakaran terhadap masjid Ahmadiyah di Bogor dan Sukabumi beberapa waktu lalu, Dienaldo mengatakan, pembakaran itu terjadi sejatinya bermula dari "provokasi" jamaah Ahmadiyah sendiri.
"Pembakaran itu terjadi karena mereka meresahkan umat Islam karena meyakini bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW," terangnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) Usmar Ismail yang mengatakan, "persoalan Ahmadiyah harus diselesaikan secara Indonesia. Artinya, persoalan itu menyangkut kepentingan nasional dan kemaslahatan bersama."
"Karena itu, tindakan anarkis yang mewarnai kasus Ahmadiyah harus dicermati dan diselesaikan dalam koridor kepentingan nasional," tandas Usmar.
Usmar juga mengingatkan, sejarah didirikannya Ahmadiyah tidak lepas dari campur tangan pemerintah kolonial Inggris di India yang menginginkan agar umat Islam jauh dari ajaran agamanya. (dar)
