Gaza City, NU Online
Faksi-faksi di Palestina tampaknya sadar bahwa mereka tidak mungkin bisa melawan Israel jika tidak bersatu. Sehingga, kelompok-kelompok di Palestina yang selama ini berseberangan akan melanjutkan perundingan kemungkinan diwujudkannya pemerintah persatuan.
Perundingan itu akan digelar di Kairo, Mesir pada 1 April depan. "Kami akan melakukan setiap upaya yang mungkin untuk mencapai satu perjanjian pada saat ini," kata seorang pejabat senior dari kelompok Fatah Nabil Shaath, di Kairo, Selasa (24/3).<>
Perundingan antara kelompok Fatah dengan lawannya Gerakan Hamas sempat digelar. Namun terhenti pada 19 Maret, di tengah-tengah ketidak sepakatan mengenai bagaimana mengatasi pembagian kekuasaan dan kebijakan menghadapi Israel.
Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas merestui Hamas membentuk pemerintahan bersatu yang baru. Namun, Abbas yang menjadi pemegang Otoritas Nasional Palestina (Palestinian National Authority/PNA) mengajukan syarat, Pemerintahan baru harus mengakui PLO (Palestinian Liberation Organization) dan menerima dasar-dasar yang telah ditetapkan organisasi itu. (inl)
Faksi-faksi di Palestina tampaknya sadar bahwa mereka tidak mungkin bisa melawan Israel jika tidak bersatu. Sehingga, kelompok-kelompok di Palestina yang selama ini berseberangan akan melanjutkan perundingan kemungkinan diwujudkannya pemerintah persatuan.
Perundingan itu akan digelar di Kairo, Mesir pada 1 April depan. "Kami akan melakukan setiap upaya yang mungkin untuk mencapai satu perjanjian pada saat ini," kata seorang pejabat senior dari kelompok Fatah Nabil Shaath, di Kairo, Selasa (24/3).<>
Perundingan antara kelompok Fatah dengan lawannya Gerakan Hamas sempat digelar. Namun terhenti pada 19 Maret, di tengah-tengah ketidak sepakatan mengenai bagaimana mengatasi pembagian kekuasaan dan kebijakan menghadapi Israel.
Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas merestui Hamas membentuk pemerintahan bersatu yang baru. Namun, Abbas yang menjadi pemegang Otoritas Nasional Palestina (Palestinian National Authority/PNA) mengajukan syarat, Pemerintahan baru harus mengakui PLO (Palestinian Liberation Organization) dan menerima dasar-dasar yang telah ditetapkan organisasi itu. (inl)
