Jakarta, NU Online
Untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di dalam negeri, pasangan Calon Presiden Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan baik untuk sekolah negeri maupun madrasah. Sedangkan untuk pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakat yang miskin dan di bawah garis kemiskinan akan dilakukan  dengan memperkuat pelaksanaan program beasiswa untuk tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang saat ini masih tengah berjalan.  

Demikian kesimpulan dialog penajaman visi dan misi Capres – Cawapres yang disampaikan pasangan Mega – Hasyim di Jakarta, Kamis (16/9).

Menjawab pertanyaan panelis Prof Dr Azzumardi Azra mengenai permasalahan kesenjangan kualitas pendidikan di dalam negeri, khususnya kesenjangan kualitas antara sekolah negeri dan madrasah, Hasyim Muzadi mengatakan, “Amandemen UUD 1945 untuk sektor pendidikan telah berupaya menyelaraskan  kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta termasuk sekolah yang berbasis keagamaan.

 "Kita mengharapkan dengan adanya era otonomi daerah, maka pemerintah daerah mampu untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara lebih baik di daerahnya masing-masing," katanya. 
      
Dan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, kata Hasyim, Pemda perlu didorong untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan mengingat besarnya APBD yang sudah dialokasikan.

Dalam dialog dengan tema sosial budaya, agama, pendidikan, etika dan moral tadi malam,  panelis lebih banyak membongkar tingkat tanggungjawab moral kekuasaan dalam melihat fenomena kesenjangan ekonomi dalam kaitannya dengan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Ki Supriyoko, panelis dari Taman Siswa, misalnya, menyoal strategi yang akan digunakan Pasangan Mega – Hasyim untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak nelayan, petani miskin, tukang becak, dan kaum miskin lainnya dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Mendapat pertanyaan dari Ki Supriyoko, Mega mengatakan, bahwa saat ini pun pemerintah yang dipimpinnya tengah menjalankan program beasiswa untuk murid Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Namun sebagai langkah awal, kata Mega, semua dijalankan secara bertahap, tidak bisa sekaligus.

“Otonomi daerah ini memang didorong untuk memberikan kesejahteraan bagi warganya, karena kewenangan pemerintah pusat saat ini lebih pada tingkat kebijakan dan program secara nasional. Tetapi pelaksanaannya berada di  pemerintahan daerah,”kata Mega.

Mega pun mengatakan,  karena alokasi APBD untuk daerah cukup besar, maka DPRD bersama Dewan Perwakilan Daerah bisa membuat keputusan agar anak – anak dari keluarga tidak mampu pun bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, misalnya dengan program beasiswa atau asuransi anak-anak untuk tetap bisa mendapatkan pendidikan gratis,”kata Mega seraya memberi catatan, bahwa semua harus dilakukan secara bertahap.(Dul)