Bandung, NU Online
Peran ulama dalam proses pembangunan Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak bisa dianggap sepele. Pemerintahan baru KBB harus menempatkan tokoh agama sesuai tugas serta  fungsinya untuk meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan yang direncanakan bertujuan mensejahterakan masyarakatnya.

"Pemerintah bisa meminta nasihat ulama dalam setiap proses pembangunan agar program pembangunan itu berjalan lancar, tepat sasaran, dan memperoleh ridho Allah SWT," ujar tokoh agama terkemuka Padalarang, KH Badrul Munir Fathoni kepada pers di Bandung, Rabu.

<>

Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jannah, Kertajaya, Padalarang itu mengungkapkan bahwa posisi strategis ulama harus dimanfaatkan pemerintah dengan baik.

Diharapkannya,  para pemimpin KBB dapat lebih mengedepankan akhlak, karena kesalehan akhlak menjadi salah satu modal utama menuju pembangunan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Tokoh ulama lainnya dari Rongga, KH Alit Munawar memandang peran sentral ulama harus ditangkap dengan benar oleh pemerintah baru. "Jangan sampai pemerintah menjauhkan diri dari ulama. Ingat, ulama adalah tokoh berpengaruh di masyarakat. Kepada ulama lah masyarakat biasa mengadukan permasalahannya," tandas dia.

Diimbaunya, siapapun pemimpin KBB agar dapat melibatkan ulama dalam mewujudkan berbagai pembangunan yang  direncanakan dan dilaksanakan untuk kemaslahatan umat.    

Menurut dia, pemerintah dan ulama itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Jika pemerintah baru KBB berupaya menjaga jarak dengan ulama, percayalah berbagai program pembangunan tidak akan mencapai kemaslahatan.

Bagaimanapun, tukasnya, pembangunan serta pengembangan kawasan KBB harus dilaksanakan oleh pemerintah serta elemen lainnya dengan berlandaskan pada ketaqwaan terhadap Allah SWT dengan senantiasa mewujudkan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. (ant/din)