Jakarta, NU Online
Desakan PARMUSI agar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menarik diri dari koalisi partai pendukung pemerintah terkait kasus yang menimpa Bachtiar Chamsah, ditanggapi positif oleh pengurus DPP PPP. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Irgan Chairil Mahfiz, menyatakan akan menampung masukan dari PARMUSI tersebut.
Meski menampung masukan dari PARMUSI, Irgan mengingatkan bahwa PPP terikat pada kontrak politik dengan Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). PPP tidak bisa memutus kontrak politik begitu saja secara sepihak. “Masukan itu akan kita bawa dalam rapat harian di DPP,” kata Irgan, Rabu (3/2).<>
DPP partai berlambang Ka’bah sendiri telah menyiapkan bantuan hukum untuk Bachtiar Chamsah. Di PPP sendiri, Bachtiar menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Pusat. Irgan juga berharap KPK tidak menahan Bachtiar meski statusnya telah menjadi tersangka.
KPK pada Senin (1/2), menetapkan Bachtiar sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelembungan (mark up) dalam pengadaan program pengentasan fakir miskin di Departemen Sosial medio 2004 dan 2006 lalu.
Penetapan status tersangka ini menyusul peningkatan status kasus impor sapi dan mesin jahit di Departemen Sosial itu dari penyelidikan ke penyidikan. (min)
Desakan PARMUSI agar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menarik diri dari koalisi partai pendukung pemerintah terkait kasus yang menimpa Bachtiar Chamsah, ditanggapi positif oleh pengurus DPP PPP. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Irgan Chairil Mahfiz, menyatakan akan menampung masukan dari PARMUSI tersebut.
Meski menampung masukan dari PARMUSI, Irgan mengingatkan bahwa PPP terikat pada kontrak politik dengan Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). PPP tidak bisa memutus kontrak politik begitu saja secara sepihak. “Masukan itu akan kita bawa dalam rapat harian di DPP,” kata Irgan, Rabu (3/2).<>
DPP partai berlambang Ka’bah sendiri telah menyiapkan bantuan hukum untuk Bachtiar Chamsah. Di PPP sendiri, Bachtiar menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Pusat. Irgan juga berharap KPK tidak menahan Bachtiar meski statusnya telah menjadi tersangka.
KPK pada Senin (1/2), menetapkan Bachtiar sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelembungan (mark up) dalam pengadaan program pengentasan fakir miskin di Departemen Sosial medio 2004 dan 2006 lalu.
Penetapan status tersangka ini menyusul peningkatan status kasus impor sapi dan mesin jahit di Departemen Sosial itu dari penyelidikan ke penyidikan. (min)
