Jakarta, NU Online
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan ketidaksepakatannya tentang pemimpin bangsa yang berasal dari partai besar. PPP Menganggap pemimpin partai kecil dapat saja menjadi pemimpin bangsa yang handal.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Dewan pimpinan Pusat (DPP) PPP Emron Pangkapi di Jakarta, Selasa (27/1). Menurut Emron, fakta di lapangan justru menunjukkan tokoh yang dikehendaki parpol, tak sama dan sebangun dengan keinginan masyarakat.<>
"Fakta tahun 2004 menunjukkan hal itu. Ibu Megawati yang memimpin PDIP (parpol besar) justru kalah dari calon parpol menengah (SBY)," kata Emron kepada wartawan.
Namun demikian, pihaknya sepakat bahwa parpol merupakan wadah untuk menghasilkan pemimpin nasional. Karena itu, kepimpinan parpol idealnya harus diartikan sebagai forum konvensi untuk mencetak pemimpin nasional.
Lebih jauh, emron menganggap kelahiran UU 42/2008 tentang Pemilihan Presiden merupakan upaya penjegalan. Sebab, dengan syarat 20 persen kursi atau 25 persen suara, peluang parpol menengah dan kecil sangat berat.
"Kalau mengacu pada putusan pembatalan nomor urut, saya optimistis naluriah demokratisasi hakim konstitusi akan membatalkan pasal 9 UU Pilpres," tegasnya. (min)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan ketidaksepakatannya tentang pemimpin bangsa yang berasal dari partai besar. PPP Menganggap pemimpin partai kecil dapat saja menjadi pemimpin bangsa yang handal.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Dewan pimpinan Pusat (DPP) PPP Emron Pangkapi di Jakarta, Selasa (27/1). Menurut Emron, fakta di lapangan justru menunjukkan tokoh yang dikehendaki parpol, tak sama dan sebangun dengan keinginan masyarakat.<>
"Fakta tahun 2004 menunjukkan hal itu. Ibu Megawati yang memimpin PDIP (parpol besar) justru kalah dari calon parpol menengah (SBY)," kata Emron kepada wartawan.
Namun demikian, pihaknya sepakat bahwa parpol merupakan wadah untuk menghasilkan pemimpin nasional. Karena itu, kepimpinan parpol idealnya harus diartikan sebagai forum konvensi untuk mencetak pemimpin nasional.
Lebih jauh, emron menganggap kelahiran UU 42/2008 tentang Pemilihan Presiden merupakan upaya penjegalan. Sebab, dengan syarat 20 persen kursi atau 25 persen suara, peluang parpol menengah dan kecil sangat berat.
"Kalau mengacu pada putusan pembatalan nomor urut, saya optimistis naluriah demokratisasi hakim konstitusi akan membatalkan pasal 9 UU Pilpres," tegasnya. (min)
