Jakarta, NU Online
Partai persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tidak pernah menandatangani kesepakatan kursi menteri terkait dukungan partai tersebut ke pasangan SBY-Boediono di pilpres. Namun diakui pembicaraan soal menteri itu baru sebatas pembicaraan secara lisan saja.
"Setahu saya DPP PPP tidak pernah bikin kesepakatan tertulis soal kursi menteri. Baru sebatas pembicaraan-pembicaraa saja," jelas Wakil Sekjen DPP PPP Taufiqulhadi, Minggu (24/5).<>
Menurut Taufiq, sebagai mitra koalisi pembicaraan soal posisi kursi kabinet sah-sah saja. Tapi tidak etis jika dilakukan dalam berkoalisi yang jadi patokan hanya kekuasaan.
"Kami berpendapat sebaiknya mitra koalisi kerja keras dulu memenangkan SBY-Boediono di pilpres, sebelum bicara menteri di kabinet," ujar Taufiq.
Sebelumnya dikabarkan beberapa partai pendukung SBY yang menentang cawapres Boediono, seperti PPP, dan PKS, akhirnya luluh karena ada kesepakatan jatah kursi di kabinet jika pasangan SBY-Boediono terpilih. (dtk)
Partai persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tidak pernah menandatangani kesepakatan kursi menteri terkait dukungan partai tersebut ke pasangan SBY-Boediono di pilpres. Namun diakui pembicaraan soal menteri itu baru sebatas pembicaraan secara lisan saja.
"Setahu saya DPP PPP tidak pernah bikin kesepakatan tertulis soal kursi menteri. Baru sebatas pembicaraan-pembicaraa saja," jelas Wakil Sekjen DPP PPP Taufiqulhadi, Minggu (24/5).<>
Menurut Taufiq, sebagai mitra koalisi pembicaraan soal posisi kursi kabinet sah-sah saja. Tapi tidak etis jika dilakukan dalam berkoalisi yang jadi patokan hanya kekuasaan.
"Kami berpendapat sebaiknya mitra koalisi kerja keras dulu memenangkan SBY-Boediono di pilpres, sebelum bicara menteri di kabinet," ujar Taufiq.
Sebelumnya dikabarkan beberapa partai pendukung SBY yang menentang cawapres Boediono, seperti PPP, dan PKS, akhirnya luluh karena ada kesepakatan jatah kursi di kabinet jika pasangan SBY-Boediono terpilih. (dtk)
